Sekjen PDIP Menyatakan Pernyataan Bahwa Pensiun Megawati Harus Dihormati, Timses Anies: Apa Harus Untuk Timses Partai Ahok Yang Non Muslim?

           Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, keinginan Megawati Soekarno Putri untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP harus dihormati. Ia menambahkan, apabila posisi Mega benar-benar diganti, kepemimpinan akan ditentukan melalui kongres partai.  

         "Di kongres itulah aspirasi bawah kader partai akan disuarakan. Ada hukum alam yang memang harus kita hormati bersama. Bagi PDIP, kepemimpinan partai itu ditentukan melalui kongres, melalui aspirasi bawah," kata Hasto di Jakarta, Minggu 2 April 2017. 

           Terkait pernyataan Mega tersebut, Hasto mengatakan, kader partai tengah melakukan konsultasi bersama. Ia bersama kader PDIP masih menginginkan Mega untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih ini. 

           "Hasil konsultasi kami, dengan menanyakan kepada jajaran struktural partai, mereka melihat kepemimpinan Megawati masih kokoh dalam prinsip, tidak mudah tergoyahkan oleh badai dan terus menerus membangun organisasi. Ini yang kami butuhkan dalam kepemimpinan," ujar Hasto melanjutkan. 

                  Sementara itu, ia juga menjelaskan PDIP terus mempersiapkan kader yang siap untuk menjadi pemimpin. Hal ini akan segera direalisasikan melalui proses kaderisasi sekolah partai. Kader yang dipersiapkan ini diharapkan dapat menjadi pemimpin kepala daerah nantinya. Sehingga, menurutnya, PDIP tidak pernah kehabisan calon pemimpin.  

            Pernyataan yang langsung dilontarkan oleh timses Anies-Sandiaga, Timses Partai pendukung Ahok penista agama dan non muslim tidak semestiya harus di hormati, warga DKI Jakarta banyak yang tidak setuju kalau pemimpinnya penista agama islam. ujar timses Anies-Sandiaga. 

Mengapa Kepolisian Tidak Merespon Massa Aksi Bela Islam (313) Yang Tuntut Sekjen FUI Untuk Dibebaskan

              Massa Aksi Bela Islam atau Aksi 313 menuntut Kepolisian membebaskan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) yang juga salah satu koordinator aksi, Muhammad Al-Khaththath, sebelum pukul 18.00 WIB hari ini. Namun, hingga malam ini, tuntutan massa tidak dipenuhi. Khaththath, bersama empat ulama lain, ditangkap atas dugaan makar dini hari tadi. Mereka saat ini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

               Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam, yang juga koordinator aksi, mengatakan tuntutan itu disampaikan selaku perwakilan massa kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Penangkapan Khaththath dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama. 

           "Kami dari delegasi tentu menuntut dengan adanya penangkapan ulama, kriminalisasi lagi, yaitu (terhadap) Ustaz Al-Khaththath, agar supaya sebelum jam enam ini bisa dibebaskan. Nah ini tuntutan kami," ujar Hisyam di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017. 

                  Menurut Hisyam, pengenaan tuduhan makar kepada Khathath adalah sesuatu yang mengada-ada. Pasalnya, selaku ketua pengarah aksi, Hisyam memastikan tujuan utama aksi adalah penyampaian tuntutan kepada pemerintah untuk mencopot terdakwa penoda agama Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Aksi sama sekali tidak memiliki tujuan makar atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. 

            "Jadi agenda makar ini mengada-ada. Ini yang kami tentang, yaitu kriminalisasi kembali kepada ulama. Kita sedih ya, Indonesia pada era demokrasi, tentu kita berduka cita, karena demokrasi di negeri ini, kembali setback ya. Oleh sebab itu kita harapkan, ini disampaikan oleh Bapak Wiranto kepada Bapak Presiden," ujar Hisyam. 

 

Dukungan Ahok Semakin Terancam Saat Polda Jawa Barat Menyatakan Bahwa Aksi 313 Kental Dengan Muatan Politis Pilkada DKI Jakarta

 

           Kepolisian Daerah Jawa Barat, mengimbau masyarakat tidak berangkat ke Jakarta, untuk ikut Aksi 313, yang digelar Jumat besok, 31 Maret 2017. Alasannya, aksi itu dinilai terindikasi kuat syarat muatan politik. 

          Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, masyarakat dan seluruh elemen lebih baik tetap menjalankan aktivitas sehari-hari ketimbang mengikuti aksi tersebut. 

             "Kami mengharapkan, enggak usah ada yang ke sana," kata Yusri di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis 30 Maret 2017. Menurutnya, aksi tersebut kental dengan muatan politik, mengingat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua bakal digelar dalam waktu dekat. "Kan tujuannya itu, untuk Pilkada DKI Jakarta, orang Jawa Barat kan enggak ada urusan," ujarnya. 

            Polda Jabar sejauh ini telah menerima laporan akan adanya masyarakat yang berangkat ke Jakarta. "Ada yang akan berangkat, tetapi kebanyakan mengurungkan niatnya. Aa Gym saja tidak ikut," terangnya.  

             Seperti diketahui, Anggota Forum Umat Islam (FUI), Bernard Abdul Jabbar mengatakan, aksi 31 Maret, atau 313 akan diisi dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah itu, massa akan melanjutkan aksi dengan melakukan long march ke Istana Negara. 

             Bernard menuturkan, polisi tidak melarang aksi long march dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara. Sebab, menurutnya, pihak Kepolisian hanya bertugas mengamankan. "Ini kan hak menyatakan pendapat. Aparat keamanan hanya sekadar mengamankan. Surat kita kan bukan izin, tetapi pemberitahuan. Kita sampaikan ke petugas keamanan ya, agar mereka mengamankan. Karena ini, hak warga negara yang dilindungi undang-undang," ujarnya di Jakarta, Rabu kemarin, 29 Maret 2017. 

               Aksi ditegaskan tak ada hubungannya dengan politik yang terjadi di DKI Jakarta, di mana saat ini di Jakarta sedang diselenggarakan pesta demokrasi pemilihan gubernur. "Enggak ada kaitan dengan parpol (partai politik). Kita minta Ahok dilengserkan saja. Enggak ada muatan politis, kita inginkan penegakan hukum saja. Selama ini, tidak pernah dilengserkan. Penegakan hukum kita minta adil, tak pandang bulu siapa pun juga," ujarnya. 

 

Anggota Forum Umat Islam (FUI) Telah Bersiap-siap Untuk Melaksanakan Tuntutan di Aksi 31 Maret (313)

            Anggota Forum Umat Islam (FUI), Bernard Abdul Jabbar, mengatakan, aksi 31 Maret atau 313 akan diisi dengan salat jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah itu, nantinya massa akan melakukan long march ke Istana Negara.

            Bernard menuturkan, polisi tidak melarang aksi long march dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara. Sebab, menurutnya, pihak kepolisian hanya bertugas mengamankan. "Ini kan hak menyatakan pendapat. Aparat keamanan hanya sekadar mengamankan. Surat kita kan bukan izin, tapi pemberitahuan. Kita sampaikan ke petugas keamanan ya agar mereka mengamankan. Karena ini hak warga negara yang dilindungi undang-undang," ujar Bernard di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017. 

        Ia pun membantah mengarahkan massa dalam aksi ini. Katanya, massa dalam aksi ini hanya mengetahui informasi aksi 313 melalui broadcast message (pesan berantai) dan tidak ada undangan.

          "Mereka (massa) cari tempat sendiri-sendiri. Artinya kita tidak koordinir, memobilisasi, mereka inisiatif sendiri. Aksi sebelumnya juga mereka inisiatif sendiri. Bahkan masyarakat di Jakarta welcome juga, ngasih tempat, makan segala macam," ujarnya.

            Ia juga menegaskan, aksi ini tidak ada hubungannya dengan politik yang terjadi di DKI Jakarta, di mana saat ini di Jakarta sedang diselenggarakan pesta demokrasi pemilihan gubernur. "Enggak ada kaitan dengan parpol (partai politik). Kita minta Ahok dilengserkan aja. Enggak ada muatan politis, kita inginkan penegakan hukum aja. Selama ini tidak pernah dilengserin. Penegakan hukum kita minta adil, tak pandang bulu siapapun juga," ujarnya.

        Ia pun meminta pemerintah berlaku adil terhadap hukum. Sebab, ia berkaca dari kepala daerah yang sudah diputuskan menjadi terdakwa ini dilengserkan. Namun, ia menilai dalam kasus Ahok hal ini tidak dilakukan.

             "Ini kan (Ahok) seakan dilindungi kan. Dibuat UU (undang-undang) baru atau apa. Inilah harus juga bercermin pada lima gubernur yang sudah diputus terdakwa kemudian dilengserkan. Tapi kok ini enggak. Kan aneh. Memang gubernur yang terdakwa terjerat kasus korupsi, tapi kan jadi terdakwa. Apa bedanya, UU nya terdakwa. Apapun kasusnya enggak ada masalah, statusnya terdakwa makanya harus diberhentikan sementara. Ini kok tuntutan kita tidak dilakukan, kenapa," katanya.

    

Timses Ahok Akan Segera Melaporkan Anies Terkait Fitnah Tentang Manipulasi Data Penggusuran

         Timses Ahok-Djarot menganggap Anies Baswedan memanipulasi data penggusuran di Jakarta. Oleh sebab itu, Timses Ahok berencana melaporkan Anies ke polisi. 

            "Kita akan melaporkan saudara Anies yang kita duga melakukan fitnah tentang manipulasi data penggusuran, jadi kita menemukan data daftar wilayah berpotensi, sesungguhnya tidak satu terminologi tercantum di sini, yang ada adalah titik-titik, spanduk-spanduk liar, itu yang ada di 325 titik," kata anggota Tim Hukum Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan dalam jumpa pers di Jalan Cemara Nomor 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017). 

         "Ini yang kemudian diplesetkan saudara Anies, untuk kampung yang akan digusur," sambungnya. Pantas belum memastikan kapan pelaporan akan dilakukan. Dia juga belum menentukan ke mana laporan ditujukan. 

           "Kalau tidak ke Polda, ke Bareskrim. Dalam waktu dekat," ucapnya. Dia juga menyebut ada aparatur RT dan RW yang digunakan oleh Anies-Sandi. Salah satunya sudah dilaporkan ke Bawaslu DKI. 

         "Pengguna apartur, paslon lawan ini tidak benar dan tidak baik, karena RT RW juga aparatur di tingkat paling bawah, siapapun pasangan calon tidak etis mempergunakan itu, yang intinya mengimbau aparatur RT dan RW dalam peresmian posko paslon nomor 3 Anies-Sandi," papar Pantas.  

 

Sindiran Sandiaga Uno Untuk Pesaingnya : Djarot Saiful Hidayat Bukan Ahli Hukum, Jadi Jangan Komentar

www.vipqiuqiu99.com

             Cawagub Sandiaga Salahuddin Uno menjawab sindiran pesaingnya, Djarot Saiful Hidayat, soal panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan penggelapan tanah. Sandiaga mengatakan Djarot bukan ahli hukum sehingga tidak selayaknya berkomentar.

               "Iya karena kan yang kami terima kan undangan untuk memberikan klarifikasi. Saya tanya sama tim hukum, tim hukum bilang sampaikan saja bahwa ini karena belum materi sama sekali. Pak Djarot kan bukan ahli hukum, dia selayaknya jangan berkomentar terhadap permasalahan hukum," ujar Sandiaga di Jalan Manggarai Utara V RT 05 RW 01, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017). 

              Namun Sandiaga juga tidak mempermasalahkan pernyataan Djarot tersebut. "Karena juga namanya politik ya, dia punya hak untuk berkomentar, nggak usah baper, ya kita OK OCE banget kok," kata Sandiaga. 

            Sandiaga menjelaskan pihaknya meminta keringanan kepada pihak kepolisian untuk tidak menghadiri pemanggilan tersebut karena waktu pemanggilan yang bertepatan dengan agenda kampanyenya yang telah dijadwalkan. Pihaknya sangat meminta kepolisian memberikan keringanan setelah pencoblosan pada 19 April 2017. 

        "Tapi ya kalau nggak, kalau misalnya ada surat undangan yang kedua, bukan pemanggilan ya, undangan yang kedua untuk klarifikasi, saya akan datang. Karena saya nggak mau ini jadi polemik yang berkepanjangan," tutur Sandiaga. 

            "Dan saya kemarin bertemu teman-teman Polda lagi jalan sehat, ada teman-teman yang samperin, 'Bro, sabar Bro, sabarlah, politisasi ini semua'. Polda itu kan baik-baik semua. Sabarlah, aku bilang, ya buat saya ini kan semakin kita mendekati hari-H, semakin terpaannya semakin kuat, ya kita harus semakin siap," ucap Sandiaga. 

            Sandiaga sangat meyakini kasus tersebut tidak memiliki hubungan dengannya. "Pak Djarot mungkin belum konsultasi sama tim hukumnya," kata Sandiaga. 

             Sebelumnya diberitakan, Djarot Saiful Hidayat menyoroti pesaingnya, Sandiaga Uno, yang tidak menghadiri panggilan polisi terkait dengan kasus dugaan penggelapan tanah dan meminta dipanggil setelah masa tenang, yaitu pada 15 April. Djarot mempertanyakan alasan Sandiaga mengajukan keringanan. 

          "Apa (masalahnya) berat banget, kok minta keringanan? Apa dianggap berat banget, kok minta keringanan? Ya nggak tahulah, itu yang bersangkutan," kata Djarot setelah bertemu dengan warga di Rumah Makan Rumpun Bambu, Susukan, Jakarta Timur, Senin (27/3).  

 

Apa Reaksi Menteri Pendidikan Melihat Viral Yang Muncul di Media Sosial Mengenai Kejadian Pramuka di Tanggerang Makan di Atas Tanah

www.vipqiuqiu99.com

       Kejadian anggota Pramuka makan di atas tanah yang viral di media sosial diketahui terjadi di Tangerang. Begini awal mula kejadian tersebut. 

          Wajid Nuad, Humas dari Kwarda Banten menjelaskan, kejadian itu terjadi saat kegiatan pengkaderan dan pelantikan anggota Baru Saka Wira Kartika di Kronjo pada tanggal 17-19 Maret 2017 lalu. 

           Saat ada jeda makan siang, para anggota Pramuka diminta untuk makan siang bersama di luar tenda. Namun ternyata ada sejumlah anggota yang diam-diam makan di dalam tenda. "Makanan di tenda belum selesai itu akhirnya dikumpulin sama panitia Kakak pembina. Digelar di lapangan itu," kata Wajid Nuad, Minggu (26/3/2017).

          Wajid mengatakan sanksi itu dilakukan sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada peserta yang tidak kompak karena pelanggaran disiplin jam Ishoma yang tidak sesuai jadwal. Makanan yang disajikan di lapangan hanya sebagian kecil dan tidak dimakan kecuali yang sudah disiapkan di tenda.

        "Menurut teman-teman (Kwarcab) di Tangerang itu nggak dimakan. Itu semacam dikasih sanksi waktu makan di waktu Ishoma itu," kata Wajid. Meski itu merupakan sanksi, Wajid tetap tidak membenarkannya. Menurut Wajid, Kwarda Banten sendiri tidak membenarkan dengan adanya sanksi makan di atas tanah.

            Kwarda Banten meminta kepada Kwarcab Tangerang agar melakukan pembinaan lebih lanjut kepada pembina pelaksana kegiatan. "Melalui Kwarcab Tangerang, agar yang melakukan itu semacam dievalusi dalam pembinaan selanjutnya agar mengikuti pembinaan lanjutan," tutur Wajid.

            Foto mengenai kejadian ini lantas viral di media sosial. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Ahdyaksa Dault mengecam keras kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu tidak mencerminkan aktivitas dan nilai-nilai Pramuka.