Dukungan Ahok Semakin Terancam Saat Polda Jawa Barat Menyatakan Bahwa Aksi 313 Kental Dengan Muatan Politis Pilkada DKI Jakarta

 

           Kepolisian Daerah Jawa Barat, mengimbau masyarakat tidak berangkat ke Jakarta, untuk ikut Aksi 313, yang digelar Jumat besok, 31 Maret 2017. Alasannya, aksi itu dinilai terindikasi kuat syarat muatan politik. 

          Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, masyarakat dan seluruh elemen lebih baik tetap menjalankan aktivitas sehari-hari ketimbang mengikuti aksi tersebut. 

             "Kami mengharapkan, enggak usah ada yang ke sana," kata Yusri di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis 30 Maret 2017. Menurutnya, aksi tersebut kental dengan muatan politik, mengingat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua bakal digelar dalam waktu dekat. "Kan tujuannya itu, untuk Pilkada DKI Jakarta, orang Jawa Barat kan enggak ada urusan," ujarnya. 

            Polda Jabar sejauh ini telah menerima laporan akan adanya masyarakat yang berangkat ke Jakarta. "Ada yang akan berangkat, tetapi kebanyakan mengurungkan niatnya. Aa Gym saja tidak ikut," terangnya.  

             Seperti diketahui, Anggota Forum Umat Islam (FUI), Bernard Abdul Jabbar mengatakan, aksi 31 Maret, atau 313 akan diisi dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah itu, massa akan melanjutkan aksi dengan melakukan long march ke Istana Negara. 

             Bernard menuturkan, polisi tidak melarang aksi long march dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara. Sebab, menurutnya, pihak Kepolisian hanya bertugas mengamankan. "Ini kan hak menyatakan pendapat. Aparat keamanan hanya sekadar mengamankan. Surat kita kan bukan izin, tetapi pemberitahuan. Kita sampaikan ke petugas keamanan ya, agar mereka mengamankan. Karena ini, hak warga negara yang dilindungi undang-undang," ujarnya di Jakarta, Rabu kemarin, 29 Maret 2017. 

               Aksi ditegaskan tak ada hubungannya dengan politik yang terjadi di DKI Jakarta, di mana saat ini di Jakarta sedang diselenggarakan pesta demokrasi pemilihan gubernur. "Enggak ada kaitan dengan parpol (partai politik). Kita minta Ahok dilengserkan saja. Enggak ada muatan politis, kita inginkan penegakan hukum saja. Selama ini, tidak pernah dilengserkan. Penegakan hukum kita minta adil, tak pandang bulu siapa pun juga," ujarnya.