Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Telah Mengisyaratkan Nonblok di Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta, NasDem Harap Relawan AHY Dukung Ahok-Djarot

Sumatraterkini.blogspot.com : Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan nonblok di Pilgub DKI putaran kedua setelah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tereliminasi. Timses Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengaku sudah ada pendekatan ke kubu Agus-Sylvi. "Secara formil belum ada. Masih pendekatan dari hati ke hati," ungkap timses Ahok-Djarot dari Partai NasDem, Wibi Andrino, Jumat (17/2/2017).

           Dukungan dari pengusung Agus-Sylvi memang kini tengah diperebutkan oleh kubu Ahok-Djarot dan kubu Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dipastikan akan maju di putaran kedua Pilgub DKI. Empat partai pengusung Agus-Sylvi yakni Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi akan mengalihkan dukungannya ke pasangan mana. 

        "Intinya kita memang mengharapkan saudara-saudara kita baik dari parpol maupun relawan mas Agus-Sylvi untuk dapat bersama-sama kita di putaran kedua," ujar Wibi.

           Soal pendekatan dari hati ke hati, menurutnya adalah dengan komunikasi informal kepada partai pendukung Agus-Sylvi. Namun Wibi menolak untuk memberi informasi apakah sudah ada pertemuan antara tim Ahok-Djarot dengan timses Agus-Sylvi maupun empat partai pengusungnya.

           "Yes. Begitu tepatnya (informal). (Pertemuan dengan kubu Agus-Sylvi) nggak bisa komentar," tukas Sekretaris DPW Partai NasDem itu. Meski begitu, Wibi memastikan hubungan antara kubu Ahok-Djarot dengan koalisi Agus-Sylvi cukup baik, termasuk dengan Partai Demokrat. Berbeda dengan kubu Anies-Sandi yang terkesan mempertontonkan 'kemesraan' dengan pendukung Agus-Sylvi, tim Ahok-Djarot lebih memilih untuk tidak mau woro-woro. 

         "Antar partai hubunganya cair kok. Kita lihat kedepan. Urusan hati kan berproses," ujar Wibi. Sebelumnya diberitakan, Waketum Partai Demokrat Roy Suryo menyatakan belum ada arahan dari SBY untuk koalisi dukungan terhadap dua pasangan calon tersisi di Pilgub DKI. Ini mengisyarakatkan SBY akan memilih nonblok di putaran kedua.

         "Memang tidak ada arahan untuk ke calon nomor dua maupun calon nomor tiga. Besar kemungkinan PD akan mengambil posisi pada hari pengumuman yang maju putaran dua, jadi memang tidak ada arahan sama sekali," terang Roy, Jumat (17/2). 

 

 

Partai Gerindra: Sudah Ada Partai Pengusung Agus Yudhoyono Yang Merapat ke Anies Baswedan Untuk Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta, Pendukung Ahok-Djarot: Partai Yang Mana?

Sumatraterkini.blogspot.com : Pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir dari kancah Pilkada DKI dan dukungan dari partai-partai pengusungnya kini diperebutkan. Selain tim Anies-Sandiaga Uno, kubu Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat juga berharap agar pihak Agus-Sylvi merapat kepada mereka.

           "Kami lakukan persiapan dan implementasi strategi-strategi kami siapkan untuk memasuki putaran kedua di antaranya membangun koalisi-koalisi dengan partai-partai pendukung Agus-Sylvi," ungkap Ketua DPP Gerindra Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2017). "Komunikasi sudah mulai dibangun mulai hari ini ada partai-partai (pendukung Agus-Sylvi) yang menyatakan dukungannya ke Anies-Sandi," lanjutnya.

          Meski begitu, Riza tidak mau menyebut partai mana yang telah disebut bergabung dengan kubunya. Seperti diketahui, Agus-Sylvi sebelum tereleminasi dari Pilgub DKI diusung oleh 4 partai, yakni Partai Demokrat (PD), PAN, PKB, dan PPP. "Sudah ada, tapi lebih baik yang bersangkutan yang mengumumkannya, tidak bijak kalau saya yang sampaikan lebih awal. Kita tunggu dalam waktu yang tak lama ini ya," kata Riza.

            "Ya semua sudah bangun komunikasi ya. Insya Allah hari ini semoga sudah ada yang mulai menyatakan dukungannya ya. Semoga berarti bagi kami," sambung Wakil Ketua Komisi II DPR itu. Menurut Riza, partai-partai pendukung Agus-Sylvi lebih condong untuk bergabung dengan Anies-Sandi karena memiliki kesamaan visi dan misi. Ini juga terkait ketidaksetujuan dua pasangan itu dengan program atau kebijakan Ahok-Djarot. 

            "Empat partai ini punya ikhtiar dan prorgam-program yang sama dengan Anies-Sandi dalam rangka membangun Jakarta yang manusiawi, nyaman, damai dan tentu Jakarta yang bangun misi pembangunan manusia di atas pembangunan kota sendiri," papar Riza. Bukan hanya kesamaan visi-misi, kubu Anies-Sandi dan Agus-Sylvi menurutnya lebih memiliki kesamaan psikologis ketimbang dengan Ahok-Djarot. Maka tak heran, kata Riza, apabila kubu Agus-Sylvi lebih memilih merapat kepada Anies-Sandi.

         "Partai-partai tersebut tak hanya memikiki kesamaan program dan misi tapi psikologis lebih memungkinkan berkoalisi dengan Anies-Sandi ketimbang Ahok-Djarot," ucapnya. "Jadi faktor-faktor itu lebih menyatukan kami nanti dakam membangun Jakarta seperti yang disampaikan Agus untuk kepentingan bangsa dan negara khususnya warga Jakarta," imbuh Riza.

            Soal putaran kedua nanti, Gerindra dan PKS sudah memiliki strategi khusus untuk memenangkan Anies-Sandi. Namun Riza yakin, sosok Anies-Sandi sendiri sudah memiliki modal tersendiri yang bisa merebut suara warga Jakarta. "Banyak program ya nanti di putaran kedua ini. Kita bersyukur sosok Anies-Sandi tak hanya cerdas tapi berintegritas tinggi yang telah terbukti mengimplementasikan gagasan-gagasan dan ide-idenya selama ini," tutup dia. 

 

 

Pendukung Ahok-Djarot : Kenyataan Yang Sangat Mutlak Ahok-Djarot Akan Tetap Menang di TPS 17 Petamburan, Walau Pun Hitungan Ulang Dilakukan 2 Kali Bahkan Berulang Kali

Sumatraterkini.blogspot.com : Penghitungan ulang dilakukan di TPS 17 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tetap mendapat perolehan suara terbanyak.

        Dari hasil penghitungan suara ketiga, pasangan Agus Harimurti-Sylviana Murni mendapat 38 suara, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 279 suara dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan perolehan 212 suara. 

          Ada 534 surat suara yang terpakai dari total 743 suara yang disediakan di TPS tempat Habib Rizieq Syihab mencoblos. Sementara surat suara tidak sah berjumlah 5. Penghitungan suara ketiga selesai pada pukul 16.57 WIB. Para saksi ketiga pasangan calon menandatangani rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

         Pada penghitungan pertama, Agus-Sylvi 38 suara, Ahok-Djarot 278 suara, dan Anies-Sandiaga 212 suara. Sedangkan pada penghitungan kedua, Agus-Sylvi mendapat 38 suara, Ahok-Djarot 280 suara, dan Anies-Sandiaga 211 suara. 

              Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon memang tidak bisa ditebak. "Ya biasalah, ini tidak bisa dibikin begitu. karena musti ada nomor satu nomor dua nomor tiga, tidak bisa ditentukan. Tidak berpengaruh siapa yang tinggal di situ, juga komunitasnya sangat berpengaruh," ujar JK kepada wartawan di kediaman dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

        Menurut JK, perolehan suara paling banyak dipengaruhi komunitas dari calon kandidat. JK mencontohkan kemenangan Ahok-Djarot di wilayah Jakarta Utara dan Anies-Sandiaga di wilayah selatan Jakarta. "Kalau katakanlah komunitas di Jakarta Utara Ahok menang, komunitas yang mungkin Jakarta Selatan Anies menang. biasalah itu. karena orang sangat terpengaruh juga dengan komunitasnya," terangnya.

              Pemilih sambung JK akan memilih calon yang dipercaya seperti rekam jejak prestasi atau ideologi. Pilihan tidak hanya didasarkan pada visi misi calon. "Macam-macam pertimbangan orang, tidak cuma satu, tidak cuma visi dan misi tapi ada kebersamaannya. Itu kita tidak bisa terka atau orang ini memilih karena apa, tapi tergantung apa yang dia percaya, ada teman dekat percaya betul dia nomor satu. nomor dua, bisa memajukan Jakarta dia seperti itu," ujarnya.

 

 

SBY Tidak Terima Bahwa Dirinya Telah Difitnah Dengan Keji Oleh Antasari Agar Agus Yudhoyono-Sylviana Murni Kalah di Pilkada DKI Jakarta Besok 15 Februari 2017

Sumatraterkini.blogspot.com : Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa difitnah oleh mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Pernyataan yang disampaikan Antasari sehari sebelum pencoblosan Pilkada itu disebut untuk membuat Agus Yudhoyono-Sylviana Murni kalah di Pilgub DKI 2017. "Satu hari sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta (saya duga direncanakan), Antasari lancarkan fitnah & tuduhan keji terhadap saya," tulis SBY lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Selasa (14/2/2017). 

       SBY menyebut grasi yang diberikan kepada Antasari bermotif politik dan punya misi untuk menyerang dirinya. Menurut Ketum Partai Demokrat ini, nama baiknya dihancurkan agar pasangan nomor urut 1 di Pilgub DKI, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni kalah.

          "Tujuan penghancuran nama SBY oleh Antasari dan para aktor di belakangnya agar Agus-Sylvi kalah dalam pilkada besok, 15 Februari 2017," ungkapnya. "Apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak November 2016, agar elektabilitas Agus hancur dan kalah," lanjut SBY. 

       SBY mengaku tak paham dengan keadaan di Indonesia sekarang. Menurutnya, kekuasaan bisa berlaku apa saja di negara ini. "Luar biasa negara ini. Tak masuk di akal saya. Naudzubillah. Betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja. Jangan berdusta. Kami semua tahu," ungkap SBY.

        Sebelumnya diberitakan, Antasari menggelar jumpa pers dan berbicara mengenai kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang menjeratnya. Dia menyebut kasus itu merupakan kriminalisasi dan meminta Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk jujur terhadap kriminalisasi itu.

        "Beliau perintahkan apa dan siapa yang melakukannya, ini yang saya laporkan pagi ini ke Bareskrim. Saya minta Pak SBY jujur, terbuka lah pada publik, terbukalah pada kita semua, saya sudah ngalamin penjara delapan tahun," ujar Antasari di kantor Bareskrim sementara di KKP, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

      Antasari menyinggung mengenai hal lain yakni kasus Aulia Pohan. Antasari mengisahkan di suatu malam saat tengah menangani kasus dana YPPI ini, ada yang mendatanginya dan meminta agar Aulia tidak ditahan. "Orang itu siapa? Orang itu adalah Hary Tanoesoedibjo. Beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Dateng ke rumah saya meminta agar jangan menahan Aulia Pohan," kata Antasari.

 

 

 

Melihat Isi Pembahasan Status Ahok, Presiden Joko Widodo Menunggu Petunjuk Dari Mahkamah Agung (MA) Apakah Ahok Harus Dinonaktifkan Atau Tidak?

Sumatraterkini.blogspot.com : Status Gubernur DKI yang disandang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi polemik karena Ahok juga sedang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Soal status Gubernur DKI tersebut, Presiden Jokowi menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung (MA) apakah Ahok harus dinonaktifkan atau tidak.

        Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai dirinya dan beberapa pengurus PP Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Dikatakan Haedar, Jokowi sendiri sadar bahwa UU Pemda yang dikaitkan dengan status kegubernuran tersebut memiliki banyak tafsir. 

      "Ini kan banyak tafsir, bahkan Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari ada banyak tafsir itu, bahkan beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA. Nah, kalau sudah ada pandangan resmi dari MA, maka laksanakan yang menjadi pandangan resmi itu," kata Haedar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2/2017). 

       Haedar menilai, langkah yang diambil oleh Jokowi tersebut sudah tepat dan elegan. "Jadi, di tengah banyak tafsir tentang aktif nonaktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA. Jadi fatwa MA ya, bukan fatwa MUI," katanya.

        Haedar pun berharap, MA bisa segera mengeluarkan 'fatwa' mengenai status Gubernur DKI yang disandang Ahok tersebut. "Kita harpkan MA juga jangan berlama-lama membikin fatwa, agar kita semua ada dalam kepastian hukum dan tidak terus ribet dan gaduh seperti ini," katanya. 

Lalu, bagaimnana dengan sikap Muhammadiyah sendiri?

          "Kalau Muhammadiyah, tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya syarih atau tegas. Jadi kalau memang prinsip hukum dan dasar undang-undangnya harus nonaktif, ya nonaktif. Saya yakin ini prinsip yang kita pegang semuanya. Indonesia kan negara hukum, jadi pakai prinsip itu. Masalahnya kan kalau perbedaan tafsir harus ada otoritas yang memastikan itu. Jadi Muhammadiyah prinsipnya, untuk semua kasus ya, kan tidak hanya DKI, di Gorontalo juga ada, tegakkan hukum dengan konstitusi yang berlaku," jelas Haedar.

         Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak sendiri, Haedar mengatakan Muhammadiyah berharap pemilih bisa menyalurkan hak suaranya dengan bertanggung jawab. "Kita berharap, kan dua hari lagi Pilkada, kami meminta kepada warga bangsa, khususnya juga umat Islam untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab, yang cerdas dan tentu menghasilkan pemimpin yang jadi teladan, negarawan dan sebesar-besarnya ngurus rakyat dan bangsa," katanya.

 

Hidayat Nur Wahid Menepis Ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Soal Memilih Berdasarkan Agama Itu Melawan Konstitusi, Apa Tanggapan Ahok?

Sumatraterkini.blogspot.com : Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal memilih berdasarkan agama itu melawan konstitusi. Hidayat mengatakan tidak ada aturan yang melarang hal itu.

       "Konstitusi yang sah dan legal di NKRI yaitu UUD NRI 1945, jelas tidak melarang apalagi menganggap memilih pemimpin berdasarkan agama sebagai melawan konstitusi," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2/2017).

          Hidayat memaparkan kembali pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu'. Dia juga menegaskan bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah diatur di pasal 28 UUD 1945. 

         "Dan di antara ajaran Agama Islam, adalah tentang kepemimpinan dan memilih pemimpin, sebagaimana diatur Alquran dalam Surat Al-Maidah ayat 51 itu," ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini. "Jadi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, cagub berstatus terdakwa dalam kasus penistaan Agama itu, jelas malah itulah yang bertentangan dengan Konstitusi RI yaitu UUD NRI 1945," sambung Hidayat.  

         Dia meminta agar para pejabat memberi pencerahan kepada rakyat tentang paham dan praktek berkonstitusi yang jujur, serta baik dan benar. "Tidak malah menyampaikan paham yang salah masih dibumbui dengan ancaman melawan Tuhan YME pula," imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, pidato Ahok itu disampaikan saat sertijab dengan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono di Balai Kota, Sabtu (11/2/2017). Dia sempat bicara soal pencoblosan Pilgub DKI.

         "Bapak ibu tahu persis kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Jadi karena kalau berdasarkan agama, itu juga saya enggak melarang, ya enggak apa-apa, saya enggak mau berdebat soal itu. Karena soal itu saya disidang. Tapi dapat saya katakan, jika begitu, Anda melawan konstitusi di NKRI jika milih orang berdasarkan agama," ucap Ahok. 

 

 

 

Kata Ahok soal Pejabat yang Pernah Distafkannya Diangkat Lagi Oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono

Sumatraterkini.blogspot.com : Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bicara soal pejabat yang pernah dia stafkan diangkat lagi oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Dia menyebut hal itu tidak jadi masalah.

         Acara serah laporan nota singkat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono kepada Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok-Djarot Saiful Hidayat digelar di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2017). Ahok dalam pidatonya menyinggung soal profesionalitas.

         "Saya juga sampaikan, saya yang paling penting birokrat itu harus profesional, tidak boleh tidak, netral. Soal Bapak-Ibu punya hak pilih, keluarga punya hak pilih, tentu. Tapi saya tidak ingin Bapak memilih orang hanya karena masalah jabatan, karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini cepat atau lambat yang nggak baik akan kepotong," kata Ahok.

         Menurut Ahok, banyak orang yang bertanya kepadanya di masa cuti kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 kenapa pejabat yang pernah distafkan diangkat lagi. Memang saat Sumarsono menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, ada pejabat-pejabat yang pernah distafkan Ahok diangkat lagi.

        Menjawab itu, Ahok menyatakan tidak jadi masalah karena sistem pemerintahan di Ibu Kota yang dibangunnya sudah amat baik. Siapa pun orang yang malas dan kinerjanya tidak baik akan tersingkir dengan sendirinya. 

       "Orang bertanya kepada saya, 'Pejabat yang dulu Bapak stafkan kok naik lagi ke struktur?' Saya bilang nggak apa-apa. Toh, nanti sistem kita yang akan menstafkan dia kembali," ujar Ahok. "Di (Pemprov) DKI orang yang malas nggak akan bisa kerja," sambungnya.