Akibat Kesalahannya, Fahri Hamzah Tidak Dianggap Anggota Lagi Oleh Presiden PKS

              Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menegaskan partainya sejak awal tidak setuju dengan usulan hak angket terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu katanya terlihat dari tidak adanya anggota Fraksi PKS yang menandatangani usulan tersebut. 

          "Sekarang Anda lihat bukti dari awal PKS sudah menolak, tidak ada satupun anggota Fraksi PKS yang menandatangani, tidak ada satupun Fraksi PKS," kata Sohibul ketika dikonfirmasi, Minggu 30 April 2017.

        Sohibul mengakui ada anggota Fraksi PKS yang baru belakangan menyatakan penolakan usulan itu. Namun dia kembali menegaskan tidak ada yang sampai menandatangani usulan. 

      "Jadi PKS lah yang sejak awal konsisten menolak hak angket," ujar Sohibul. 

         Mengenai Fahri Hamzah yang menandatangani, Sohibul menegaskan posisi Fahri di PKS. Menurutnya Fahri sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai politikus PKS.  

         "Ya Anda sudah tahu posisi Pak Fahri sudah bukan lagi anggota Fraksi PKS, jadi itu masalah akal-akalan dia aja. Anda sendiri karena sudah tahu konstruknya sebaiknya Anda justru jangan mengkategorikan itu sebagai Fraksi PKS," kata Sohibul.

 

Sandiaga Telah Mengajak Ahok dan Djarot Untuk Bergabung di Forum Musyawarah, Sindir Djarot: Nggak, Belum Tertarik

           Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin membentuk forum musyawarah yang beranggotakan para mantan gubernur dan wakil gubernur DKI. Mendengar ide ini, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku belum tertarik untuk bergabung. "Nggak, belum tertarik, belum tertarik," ujar Djarot singkat saat dikonfirmasi di RPTRA Semper, Jakarta Utara, Sabtu (29/4/2017). 

           Sandiaga menginginkan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot terlibat dalam forum tersebut. Dia memilih bungkam saat dimintai konfirmasi mengenai itu. Djarot juga enggan berkomentar soal Sandi yang menilai kuatnya ikatan antara Ahok-Djarot dengan warga Jakarta. 

             Sebelumnya diberitakan, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan tetap menjalin komunikasi dengan mantan pemimpin Jakarta. Sandiaga ingin membentuk forum musyawarah bersama para mantan gubernur dan wakil gubernur DKI. 

           "Sebagai mantan gubernur harus memastikan masukan-masukan beliau semua, kami jadikan sebagai referensi. Salah satunya yang diusulkan adalah forum rembuk antar-gubernur dan wakil gubernur yang pernah menjabat," kata Sandiaga, Selasa (25/4). 

       Sandiaga memastikan akan melibatkan Ahok dan Djarot dalam forum tersebut. Namun dia belum dapat memastikan format forum yang akan dibentuk dalam waktu dekat itu. 

            "Kami harus rangkul (mantan gubernur dan wakil gubernur) jadi salah satu bagian dari kemajuan ke depan. Pak Basuki dan Pak Djarot ikut dirangkul karena bagian dari lima tahun membangun Jakarta. Buat saya, dia harus jadi bagian tak terpisahkan. Formatnya akan ditentukan, tapi nanti kami akan undang," tutur Sandiaga. 

 

Anies Minta Ahok Bereskan Program, Sindiran Halus Djarot: Emang Apa Saja PR-nya?

           Anies Rasyid Baswedan meminta agar berbagai pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Pemprov DKI dituntaskan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masukan dari Anies tentang PR apa saja yang belum terselesaikan itu. "Oh, ndak apa-apa, suruh sampaikan saja (ke Anies) PR-nya apa saja," kata Djarot di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat, Jumat (28/4/2017). 

            Salah satu program yang disoroti Anies adalah pembangunan venue untuk persiapan Asian Games 2018. Djarot memastikan setiap program yang ada dalam APBD 2017 akan terlaksana. "Yang penting adalah tanggung jawab kami selesaikan semua program yang ada di APBD 2017. Komitmen kami begitu, karena 2017 itu masih tanggung jawab Basuki-Djarot," tuturnya. 

           Terkait permintaan Anies untuk menyelesaikan Program Bedah Rumah bagi warga Cilincing, Djarot juga menjamin akan mengeksekusi program tersebut. Dia akan menuntaskan Program Bedah Rumah sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 

        "Yang kita bereskan termasuk Bedah Rumah di Cilincing. Itu kita bereskan, pasti, karena Basuki-Djarot tidak terbiasa bikin janji. Kalau disampaikan, pasti akan diselesaikan, diwujudkan," tegasnya. 

            Anies bersama pasangannya, Sandiaga Salahuddin Uno, memang akan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Anies pun berharap Ahok menyelesaikan programnya dengan baik. 

         "Sebelum sampai saya, tolong (programnya) dibereskan dulu. Baru masuk (dilanjutkan), jadi saya pingin PR-PR-nya nanti biar gubernur baru yang ngurusin, gubernurnya belum ganti, nanti masih enam bulan," kata Anies. 

          "(Mengenai program) tanya saja sama yang sedang menjabat. Kalau saya, lihat saja aturannya, orang bekerja pakai aturan. Jangan kemudian melambat, nanti yang disalahkan gubernur berikutnya, hanya karena sekarang terus enam bulan slow down, melambat," kata Anies.  

 

Kepolisian Telah Memiliki Cara Baru Untuk Mengungkap Pesan Mesum Rizieq FPI dan Firza

            Penyelidikan kasus percakapan atau pesan mesum yang diduga melibatkan tersangka gerakan makar Firza Husein dan petinggi organisasi masyarakat FPI Rizieq Syihab, terus didalami. Yang terbaru, kepolisian akan mencocokkan konten dari telepon genggam milik Rizieq dan konten telepon genggam milik Friza Husein. 

           "Ini konteksnya mencocokkan handphone satu dengan handphone lain," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo, Kamis 27 April 2017. 

             Menurut Argo, pencocokan dua telepon genggam itu diperlukan untuk membuktikan apakah benar percakapan alias chat berisi konten porno itu, dilakukan Rizieq dan Firza. Karena, dalam pemeriksaan, Firza tak mengakui jika wanita tanpa busana yang ada dalam konten chat mesum itu adalah dirinya. 

            "Intinya bahwa kita ingin membuktikan karena dia tidak mengaku. Nah nanti kita tunggu saja bagaimana saksi ahli membuktikan bahwa antara handphone 1 dan 1 ada saling komunikasi," katanya. 

     Sejauh ini, berbagai cara untuk memeriksa apakah benar ada percakapan antara keduanya melalui telepon genggam itu sudah dilakukan. Mulai dari memeriksa dari provider, hingga dengan menggunakan bantuan ahli. 

        Terkait hal itu, Argo belum mau membeberkan semua hasil pemeriksaan karena sudah masuk wewenang penyidik. Tapi, diyakini bahwa memang ada komunikasi antara Rizieq dan Firza. "Iya, itu pasti ada komunikasi. Sedang kita cari bagaimana saksi itu," kata Argo. 

      Kasus chat mesum mencuat setelah tersebar di sebuah situs bernama domain baladacintarizieq. Di situs yang kini sudah tak bisa diakses itu, terdapat percakapan mesra seorang pria bernama akun WhatsApp Rizieq dengan wanita diduga Firza Husein. Tak hanya percakapan, di dalam situs itu juga dimuat sejumlah foto vulgar wanita. 

 

Sandiaga Ingin Menjual Saham Bir Pemprov DKI, Sindiran Ahok: Silahkan dan Lelang Telah Terbuka

         Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mewacanakan penjualan sahan Pemprov DKI Jakarta di perusahaan pemilik lisensi bir PT Delta Djakarta Tbk. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), penjualan saham milik Pemprov harus dilakukan melalui lelang terbuka. 

       Tak hanya lelang terbuka, untuk menjual saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta, Ahok menyebut, harus memiliki alasan yang jelas. Bahkan, dia juga mengatakan semua harus transparan dalam penjualan tersebut. 

         "Yang pasti, itu perusahaan ada sudah lama, dari tahun 1970-an, (zaman) Pak Ali Sadikin. Perusahaan itu sangat untung," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017). 

        "Kalau mau jual (saham PT Delta) silakan lelang terbuka. Supaya yang beli jelas. Kalau ada uang, saya beli, untung. Bagi saya, apa pun boleh, transparan saja, terus alasannya apa," lanjutnya. 

          Sebelumnya, kepemilikan Pemprov DKI Jakarta atas saham PT Delta Djakarta Tbk tiba-tiba jadi sorotan. Saham yang sudah dimiliki selama puluhan tahun oleh pemerintah ibu kota Indonesia ini bakal dilepas oleh calon pemimpin barunya. 

        Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memang tengah berencana menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada di PT Delta Djakarta. 

            Pemprov DKI merupakan salah satu pemegang saham PT Delta. Hingga Selasa (25/4), tercatat porsi kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir ini mencapai 23,34 persen atau setara dengan 186.846.000 lembar saham.  

 

Mengenai Parkir Kalijodo Yang Telah Dikuasai Preman, Dengan Mudah Anies Berkata: Tertibkan Saja

 

            Gubernur DKI Jakarta terpilih hasil quick count, Anies Rasyid Baswedan, turut menanggapi soal maraknya parkir liar oleh oknum yang tak berwenang atau preman di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo, Jakarta Utara. 

         Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, sebenarnya pertanyaan wartawan kepada dia soal premanisne di Kalijodo itu masih terlalu dini. Sebab Gubernur DKI Jakarta saat ini belum diganti. Namun, dia menegaskan premanisme harus segera ditertibkan. 

         "Gubernurnya sudah ganti? Kok bisa ya? Menurut saya, tertibkan saja," kata Anies di Posko tim pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 25 April 2017. 

          Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan justru masalah tersebut menjadi ujian untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa perubahan di Pemprov itu merupakan perubahan yang terinstitusikan, bukan perubahan hanya pada kekuatan satu orang saja. 

           "Justru ini menjadi ujian, bahwa perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang terinstitusikan, bukan perubahan yang berbasis pada kekuatan pribadi," ucap Anies. 

        "Oleh karena itu kami rasa apa pun yang sedang terjadi, mohon pemerintah daerah sekarang ditertibkan," ujarnya.

         Mantan ketua dewan etik KPK ini mengatakan, Pilkada merupakan proses penentuan kepemimpinan DKI untuk periode 2017-2022. Sedangkan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini penentunya adalah pejabat Pemprov DKI Jakarta saat ini. 

       "Jadi Pilkada enggak ada hubungan dengan pelaksanaan pemerintahan hari ini. Pemerintahan hari ini jalan terus," ujarnya.

 

Munculnya Isu Mengenai Reshuffle, Apakah Ahok Bisa Masuk Kabinet?

          Usai kalah berdasarkan hasil hitung cepat di Pilkada DKI Jakarta, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga disebut bisa masuk dalam pemerintahan. Terlebih, sinyal adanya reshuffle atau pergantian kabinet kerja juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid, Sabtu 22 April 2017. 

            Beredar kabar, Basuki Tjahaja Purnama akan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK menggantikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya melihat hal tersebut merupakan spekulasi yang tidak memiliki landasan. Ia menilai isu tersebut hanya berasal dari dorongan yang mendukung Ahok. 

         "Saya sih yakin itu hanya spekulasi yang tidak memiliki landasan. Lagian Ahok masih harus menyelesaikan tugasnya sampai enam bulan. Banyak proses penyelesaian pekerjaan yang lebih sulit kalau tidak dikerjakan Ahok langsung," ujar Yonarto, Senin 24 April 2017. 

              Yunarto menjelaskan kalau hal tersebut terlalu spekulatif dan tidak mempunyai landasan. Namun demikian, Yonarto, memahami adanya dorongan agar Ahok jadi mendagri itu karena berharap gaya kepemimpinan Ahok yang dinilai berhasil selama ini bisa ditularkan kepada kepala daerah yang lain. "Saya tidak pernah dengar wacana itu keluar dari PDIP, saya tidak yakin dan pesimis reshuffle dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, apalagi mengikutsertakan Ahok dengan 'sosok kontroversialnya'," ungkapnya. 

          Yunarto menangkap, pidato Presiden Jokowi bukan sinyal untuk reshuffle dalam waktu dekat, tapi lebih kepada warning kepada para menteri untuk memperbaiki kinerjanya. "Saya pikir sulit untuk diterka, reshuffle sebelumnya selalu terjadi empat bulan berikutnya setelah pidato Presiden," tuturnya.

            Yunarto menuturkan, reshuffle butuh perhitungan yang kompleks, karena ada koalisi. Selain itu, melihat stabilitas politik yang ada saat ini. "Reshuffle perhitungan yang kompleks, juga situasi politik yang stabil. Kondisi saat ini belum bisa dikatakan stabil. Jadi pidato Presiden mengatakan saya sedang evaluasi, penegasan," tuturnya. 

            Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago minta Presiden Jokowi memberikan laporan kinerja menteri kepada publik. Karena selama ini publik tidak tahu kenapa Presiden me-reshuffle menteri yang dianggap punya kapabilitas.

          "Presiden harus sampaikan kepada publik penilaian terhadap menteri tersebut. Mungkin ada, tapi selama ini publik tidak pernah tahu. Hal yang ditangkap selama ini seorang menteri di-reshuffle karena faktor koalisi, tidak sesuai dengan kepentingan politik," ungkapnya.

           Pangi berharap, jika memang ada reshuffle nantinya, Presiden harus benar-benar mengganti menteri sesuai kemampuan, jangan karena faktor politik semata. Sementara itu, Direktur Political Communication (PolcoMM) Institute, Heri Budianto, mengatakan, memang terlalu dini untuk mengaitkan sinyal reshuffle itu dengan nasib Basuki Tjahaja Purnama. Namun, semua bisa saja terjadi.

 

            "Menurut saya, saat ini berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dengan memasukkan Ahok dalam pengelolaan negara," kata Heri, Senin 24 April 2017. Sementara itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menilai, lebih baik Ahok diberi kesempatan untuk menuntaskan kerja dan janjinya selama menjabat hingga enam bulan ke depan. "Kalau Presiden mau reshuffle kabinet, ya silakan saja," kata Said.

           Spekulasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk kabinet dan menjadi menteri dalam negeri menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Terlebih setelah Ahok kalah dari Anies Baswedan berdasarkan hitung cepat hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tagar #ahokmendagri berseliweran di Twitter.