Usai kalah berdasarkan hasil hitung cepat di Pilkada DKI Jakarta, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga disebut bisa masuk dalam pemerintahan. Terlebih, sinyal adanya reshuffle atau pergantian kabinet kerja juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid, Sabtu 22 April 2017.
Beredar kabar, Basuki Tjahaja Purnama akan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK menggantikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya melihat hal tersebut merupakan spekulasi yang tidak memiliki landasan. Ia menilai isu tersebut hanya berasal dari dorongan yang mendukung Ahok.
"Saya sih yakin itu hanya spekulasi yang tidak memiliki landasan. Lagian Ahok masih harus menyelesaikan tugasnya sampai enam bulan. Banyak proses penyelesaian pekerjaan yang lebih sulit kalau tidak dikerjakan Ahok langsung," ujar Yonarto, Senin 24 April 2017.
Yunarto menjelaskan kalau hal tersebut terlalu spekulatif dan tidak mempunyai landasan. Namun demikian, Yonarto, memahami adanya dorongan agar Ahok jadi mendagri itu karena berharap gaya kepemimpinan Ahok yang dinilai berhasil selama ini bisa ditularkan kepada kepala daerah yang lain. "Saya tidak pernah dengar wacana itu keluar dari PDIP, saya tidak yakin dan pesimis reshuffle dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, apalagi mengikutsertakan Ahok dengan 'sosok kontroversialnya'," ungkapnya.
Yunarto menangkap, pidato Presiden Jokowi bukan sinyal untuk reshuffle dalam waktu dekat, tapi lebih kepada warning kepada para menteri untuk memperbaiki kinerjanya. "Saya pikir sulit untuk diterka, reshuffle sebelumnya selalu terjadi empat bulan berikutnya setelah pidato Presiden," tuturnya.
Yunarto menuturkan, reshuffle butuh perhitungan yang kompleks, karena ada koalisi. Selain itu, melihat stabilitas politik yang ada saat ini. "Reshuffle perhitungan yang kompleks, juga situasi politik yang stabil. Kondisi saat ini belum bisa dikatakan stabil. Jadi pidato Presiden mengatakan saya sedang evaluasi, penegasan," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago minta Presiden Jokowi memberikan laporan kinerja menteri kepada publik. Karena selama ini publik tidak tahu kenapa Presiden me-reshuffle menteri yang dianggap punya kapabilitas.
"Presiden harus sampaikan kepada publik penilaian terhadap menteri tersebut. Mungkin ada, tapi selama ini publik tidak pernah tahu. Hal yang ditangkap selama ini seorang menteri di-reshuffle karena faktor koalisi, tidak sesuai dengan kepentingan politik," ungkapnya.
Pangi berharap, jika memang ada reshuffle nantinya, Presiden harus benar-benar mengganti menteri sesuai kemampuan, jangan karena faktor politik semata. Sementara itu, Direktur Political Communication (PolcoMM) Institute, Heri Budianto, mengatakan, memang terlalu dini untuk mengaitkan sinyal reshuffle itu dengan nasib Basuki Tjahaja Purnama. Namun, semua bisa saja terjadi.
"Menurut saya, saat ini berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dengan memasukkan Ahok dalam pengelolaan negara," kata Heri, Senin 24 April 2017. Sementara itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menilai, lebih baik Ahok diberi kesempatan untuk menuntaskan kerja dan janjinya selama menjabat hingga enam bulan ke depan. "Kalau Presiden mau reshuffle kabinet, ya silakan saja," kata Said.
Spekulasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk kabinet dan menjadi menteri dalam negeri menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Terlebih setelah Ahok kalah dari Anies Baswedan berdasarkan hitung cepat hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tagar #ahokmendagri berseliweran di Twitter.
0 komentar:
Posting Komentar