Bagaimana Reaksi Pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Yang Mengetahui Ahok Protes Keras Terhadap Keterangan Ketum MUI Ma'ruf Amin Yang Menyudutkan Dirinya

Sumatraterkini.blogspot.com : Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keberatan dengan keterangan Ketum MUI Ma'ruf Amin dalam persidangan. Kesaksian Ma'ruf dianggap Ahok menyudutkan dirinya.

         "Saya keberatan saksi menuduh saya menghina ulama. Saya keberatan (warga, red) di Pulau Seribu takut protes, padahal saat itu mereka ketawa-tawa," ujar Ahok dalam ruang sidang menanggapi kesaksian Ma'ruf Amin di auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa 31 Januari 2017. 

         Ahok juga mempersoalkan pernyataan Ma'ruf bahwa MUI mendengarkan keterangan Habib Rizieq Syihab saat membahas persoalan ucapan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Posisi saksi ahli Rizieq yang dimaksud Ma'ruf adalah rapat empat komisi di MUI untuk menentukan pandangan soal sikap keagamaan MUI. 

          "Saya keberatan saksi menunjuk Rizieq Syihab sebagai saksi ahli, padahal dia jelas-jelas sentimen terhadap saya," tegas Ahok. Soal ucapan saat bertemu dengan warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, Ahok menegaskan tidak pernah menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 51. Ahok mengatakan tidak ada niat menyinggung agama.

      "Saya tidak pernah menafsirkan Al-Maidah 51. Saya keberatan, semua terserah pada hukum, padahal GNPF itu dipimpin Rizieq Syihab, yang memaksa penjarakan saya, ini jelas memakai MUI. Saudara membiarkan Rizieq Syihab melakukan itu kepada saya," tutur Ahok. 

      Dia juga mempertanyakan tidak adanya klarifikasi langsung soal ucapan Al-Maidah. Pengacara Ahok dalam persidangan memang membandingkan keputusan MUI Provinsi DKI Jakarta yang memberikan teguran, namun MUI pusat pada 11 Oktober 2016 mengeluarkan sikap keagamaan.

     "Terkait niat, Anda bilang niat hanya Allah yang tahu, tapi Anda tidak tahu niat saya. Anda sebagai saksi tidak objektif lagi karena mengarah pada dukungan paslon 1. Semua pelapor saya tidak pernah kuorum di rapatnya, jadi ini menzalimi saya," tegas Ahok.

Sylviana Mengatakan Bahwa Perkataan Ahok Itu Fitnah Yang Keji, Bagaimana Tanggapan Ahok Atas Perkataan Dari Sylviana? Nyata atau Benar Fitnah Yang Keji

Sumatraterkini.blogspot.com : Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Sylviana Murni pernah diturunkan menjadi staf saat menjadi PNS DKI. Sylviana menyebut itu adalah fitnah yang keji.

      "Pernah distafkan? Tidak pernah, kata siapa? Itu fitnah yang keji. Tidak pernah, karir saya terus," kata Sylvi usai bertemu Habibie di Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 29 Januari 2017.

          Sebelumnya diberitakan, Ahok membeberkan masa lalu Sylvi. Ahok menceritakan bahwa Sylvi adalah salah satu PNS DKI yang pernah diturunkan menjadi staf. Dia pun menganjurkan pada Sylvi untuk tidak lagi mengeluarkan klaim bahwa dia sudah berpengalaman di bidang birokrasi. Karena bagi Ahok, Sylvi adalah PNS yang tidak menguasai semua urusan.

             "Terus dia pernah distafkan loh. Coba tanya Bu Sylvi kenapa distafkan? Zaman dulu saja biasanya namanya PNS kalau nggak ada kesalahan besar nggak mungkin distafkan. Bu Sylvi kenapa distafkan waktu BP7 ada kasus apa? Coba tanya. Jangan mengklaim pengalaman sudah lama, saya pasti mengalami birokrasi nggak. Pasca-reformasi semua berubah. Dulu kan diperintah atas duit, habis nggak habis harus dihabisin. Sekarang beda soal anggaran," ujar Ahok, usai menghadiri acara Pembekalan Penggerak Militan Wanita Kakbah PPP di Masjid Al Huda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 29 Januari 2017.

            "Bu Sylvi adalah salah satu PNS yang nggak menguasi semua urusan sebetulnya," sambungnya. Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya tanggapannya soal gestur jempol ke bawah dari Sylvi ketika debat. Menurut Ahok, penilaian akhirnya ada pada warga. "Ya saya kira dia mau jempol ke bawah atau apa terserah. Warga yang putusin," ucap Ahok.  

 

 

 

 

Bagaimana Tanggapan Masyarakat Jakarta Saat Mengetahui Bahwa Anies Mengungkapkan Momen Kebiingungan Saat Ditanya Sylviana Murni di Debat Kedua Cagub-Cawagub DKI Jakarata

Sumatraterkini.blogspot.com : Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terlihat berapi-api dalam menanggapi pertanyaan Sylviana Murni. Anies mengatakan bingung dengan pertanyaan yang disampaikan cawagub DKI Jakarta nomor urut 1 itu.

     "Saya juga bingung ditanya apa. Penjelasannya lebih banyak daripada pertanyaannya," kata Anies di Jalan Mesir, Jatipadang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Januari 2017.

    Anies optimistis mendapatkan respons positif atas penampilannya dalam debat semalam. Ia menilai penampilannya cukup memuaskan. 

     "Tadi malam tone conversation kita positif, paling tinggi, lebih dari 60 persen, sementara dua lain di bawah 50 persen. Jadi kami merasa secara pembicaraan positif," katanya.

    Debat semalam berjalan alot hingga ada momen seru. Salah satunya ketika Ahok-Djarot 'mencegat' Sylvi dengan Anies saat Sylvi hendak menyampaikan pertanyaan karena waktunya habis.

       "Ternyata 98 persen dari seribu tersebut keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RTRW ini tidak dilibatkan. Berarti masyarakat tidak terlibat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Bahkan ada Pergub tentang Tata Ruang," kata Sylvi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat 27 Januari 2017.

       Saat tengah menyampaikan pandangannya, waktu untuk menyampaikan pertanyaan habis. Lantas moderator Tina Talisa menyetop Sylvi. "Waktu habis, paslon 1, waktu habis," ujar Tina. Anies lantas tertawa. Kemudian dia menghampiri Sylvi untuk mendengarkan kelanjutan pertanyaan Sylvi.  

 

Beginilah Langkah Kepolisian Yang Akan Tindak Lanjutkan Laporan Terkait Habib Rizieq Atas Kasus Penguasaan Tidak Resmi Terhadap Tanah MIlik Negara

 

Sumatraterkini.blogspot.com : Seseorang dengan inisial E melaporkan Habib Rizieq Syihab ke Bareskrim terkait dengan kasus penguasaan tidak resmi terhadap tanah milik negara. Atas laporan itu, Polri akan melihat sertifikat dari tanah seluas 8,4 hektare di daerah Megamendung, Bogor, Jawa Barat, itu.

       "Kita lihat dulu nanti lahannya itu lahan siapa. Biasanya dilihat legal standing yang melaporkan, apakah lahan ini benar milik pihak lain yang dimanfaatkan tanpa izin," kata Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di gedung PTIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 27 Januari 2017. 

         Saat ini, menurut Boy, kasus tersebut masih dalam pengumpulan data dan fakta. Termasuk akan mencari tahu tanah tersebut apakah milik negara, Perhutani, atau milik masyarakat. "Kita kan belum tahu posisinya, lihat dulu apakah milik masyarakat, atau Perhutani, atau perusahaan, daerah, atau tanah negara, statusnya masih penyelidikan terhadap kondisi itu," tambah Boy.

       Pada 19 Januari lalu, Rizieq Syihab dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penguasaan tidak sah terhadap tanah milik negara di daerah Megamendung, Bogor. Guna menindaklanjuti laporan tersebut, polisi akan melakukan penyelidikan apakah dalam tuduhan ini terdapat unsur pidana atau tidak.

        "Jika kita bisa mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan keterangan saksi melengkapi dan dokumen mendukung, maka dilanjut ke proses penyidikan," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul pagi tadi, Jumat 27 Januari 2017. 

         Terkait dengan laporan tersebut, juru bicara DPP FPI Slamet Maarif menegaskan bahwa tanah yang dimaksud si pelapor sudah memiliki legalitas yang jelas. Di tanah tersebut saat ini berdiri pesantren yang dikelola imam besar FPI Rizieq Syihab. Legalitas tanah dan pesantren tersebut sudah tercatat di badan hukum.

        Namun dia mempersilakan polisi menindaklanjuti laporan tersebut. "Silakan saja diselidiki. Yang jelas pesantren yang beliau dirikan di Megamendung itu semua surat hukumnya sudah ada. Legalnya sudah ada. Semua sudah terpenuhi secara hukum," kata Slamet.

 

   

Inilah Alasan Mengapa Antasari Azhar Mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Tidak Ingin Berbicara Setelah Bertemu Dengan Presiden Joko Widodo

Sumatraterkini.blogspot.com : Lebih kurang satu jam, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis sore, 26 Januari 2017. Sayangnya, usai bertemu Presiden Jokowi, Antasari lebih memilih untuk tidak memberikan keterangan.

      "Kemarin, dari pagi sampai malam saya meladeni rekan-rekan Anda (wartawan), jadi saya batuk. Jadi sekarang ini," kata Antasari usai keluar dari lingkungan Istana Kepresidenan sambil meletakkan telunjuk di bibir sebagai tanda diam.

     Begitu juga saat dicecar dengan berbagai pertanyaan mengenai topik pembicaraan dengan orang nomor satu di Indonesia itu, lagi-lagi Antasari irit bicara. "Sudah, mau tahu saja," kata dia mencoba keluar dari kerumunan wartawan.

        Antasari tetap memilih bungkam hingga ia naik ke mobil Mitsubitshi Pajero Sport hitam dengan nomor polisi B 1707 CJC hingga membawanya meninggalkan Istana. Pertemuan Antasari dengan Jokowi dilakukan usai diterbitkannya Keputusan Presiden yang memberikan grasi kepada Antasari pada 23 Januari 2017. Pertemuan itu berlangsung tertutup.

      Biasanya, wartawan masih diperkenankan untuk mengambil gambar saat di Istana Merdeka. Namun, untuk pertemuan Jokowi dengan Antasari kali ini, tidak diperbolehkan. Saat tiba di Istana sekitar pukul 14.52 WIB, Antasari mengaku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan grasi kepadanya.

      Antasari resmi mengajukan permohonan grasi kepada Presiden pada Februari 2015. Permohonan itu dibuat berdasarkan permintaan keluarga melalui kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman. Dalam permohonan grasi yang dikirimkan itu, Antasari memohon dua hal yang sifatnya alternatif. 

      Alternatif pertama, dia meminta pidana dihapuskan. Jika alternatif pertama tak dikabulkan, dia meminta alternatif kedua yakni pengurangan masa hukuman. Antasari divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Ia sempat mengajukan kasasi namun ditolak. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Antasari juga ditolak oleh MA.

        Presiden Joko Widodo kemudian secara resmi memberikan grasi kepada Antasari Azhar melalui Keputusan Presiden Nomor I/G Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017. Dengan grasi itu, Antasari mendapat pengurangan masa hukuman selama enam tahun. Dengan demikian, masa hukuman Antasari sudah selesai. Dia telah menjalani masa tahanan selama 7,5 tahun dan mendapat remisi sebanyak 4,5 tahun dari total masa hukuman 18 tahun penjara. 

 

 

 

Mendagri Tjahjo Kumolo Mengatakan Bahwa Pelapor Bisa Digugat Balik Atas Tindakannya Yang Telah Melaporkan Megawati Ke Pihak Kepolisian

Sumatraterkini.blogspot.com : Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seseorang bernama Baharuzaman selaku pejabat humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. Baharuzaman merasa pidato Megawati dalam HUT ke-44 PDIP pada Selasa 10 Januari 2017 telah menistakan agama.

        Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi, untuk mengikuti sebuah pidato politik, seseorang harus melakukannya secara utuh. Politikus PDIP itu mengatakan pidato politik tidak akan bisa dimengerti jika didengarkan atau dibaca sepotong-sepotong.

     "Tidak bisa hanya membaca sepenggal. Kalau mengadukan Mega, dalam konteks pidato, apakah sudah membaca alur pikirannya dengan baik?" kata Tjahjo menanggapi pertanyaan wartawan di Hotel Discovery Ancol, Jl Lodan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu 25 Januari 2017.

         Menurut mantan Sekjen PDIP itu, pidato yang disampaikan oleh Megawati sudah dikaji. Dia mengatakan, dalam pidatonya itu Megawati juga mengutip pidato Bung Karno, yaitu masyarakat disarankan untuk tidak diam. Baharuzaman pun bisa dilaporkan balik dengan sangkaan pencemaran nama baik. 

     "Silent majority agar untuk ikut (bergerak), jangan diam. Kalau mereka menggugat, pelapor bisa digugat balik, pasal pencemaran nama baik," imbuhnya.

         Namun Tjahjo menolak anggapan yang menghubung-hubungkan adanya sentimen agama dengan Pilkada DKI. Dia lebih setuju jika pilkada dikatakan sukses ketika tidak ada politik uang, terwujudnya netralitas PNS, pemaparan program yang baik, dan partisipasi publik yang tinggi.

       "Nah, Jakarta ini, meski isu politiknya tinggi, tingkat kedewasaan masyarakat juga cukup (tinggi). Saya yakin tidak akan terjadi hal yang memperkeruh situasi. Ini hanya dinamika saja," tuturnya. 

 

 

Megawati Telah di Laporkan ke Pihak Kepolisian, Inilah Tanggapan dari Juru Bicara PDIP Eva Kusuma Sundari yang Mengatakan Apa Motifnya? Kalau itu Suruhan Kan Sangat Aneh

Sumatraterkini.blogspot.com : Juru bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menduga ada orang lain yang menyuruh Baharuzaman, Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, yang melaporkan Megawati Soekarnoputri ke polisi. Hal ini disimpulkan karena, seusai pidato Mega di HUT ke-44 PDIP, ada orang yang memang berniat memperkarakan pidato tersebut.

       Eva pun membeberkan bukti bahwa tak ada rekam jejak Megawati melakukan penghinaan. "Ibu Mega tak punya track record melakukan penghinaan. Masak karena statement yang dimaknai oleh secara subjektif, (Bu Mega) diproses (di kepolisian)? Masak orang disuruh laporkan ini, bukan kesadaran dirinya," kata Eva setelah mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 24 Januari 2017. 

    "Polisi punya kewajiban menerima (laporan) dan (nanti) ada penelitian motifnya (melapor) apa. Kalau disuruh, kan aneh," tambah Eva.

       Terlepas dari kecurigaan motif pelapor, Eva menghormati proses hukum yang berjalan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Namun, secara pribadi, Eva mengaku tetap tak menemukan kalimat yang memenuhi unsur penistaan agama dalam pidato Megawati. 

    "Begini, setiap orang berhak melaporkan apabila dia menjadi korban. Kalau melaporkan Bu Mega penistaan, itu di mana penistaannya?" kata Eva.

         Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama Baharuzaman, yang melaporkan Megawati, mempelajari dulu isi pidato tersebut.

         "Apanya yang penistaan? Saya kira yang melaporkan itu tidak memahami persoalan, isi dari pidato itu. Suruh pelajari dululah pidato itu," kata Andreas setelah mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 24 Januari 2017.

 

Populi Center Telah Merilis Hasil Survei, Elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Menempati Posisi Tertinggi Yang Membuat Anies Salip Agus

 

Sumatraterkini.blogspot.com : Lembaga survei Populi Center merilis hasil survei tiga pasangan Cagub-Cawagub DKI 2017. Hasilnya, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menempati posisi tertinggi.

         "Hasilnya, elektabilitas top of mind Ahok berada di peringkat pertama dengan 35,8% pada bulan Januari 2017. Elektabilitas Ahok meningkat, pada bulan Desember 2016 lalu elektabilitas calon nomor urut 2 ini sebesar 33%," kata Direktur Populi Center Usep Saiful Ahyar di Jalan Letjen Suprapto Parman, Jakarta Barat, Minggu 22 januari 2017.

        Survei dilakukan pasca debat perdana KPU DKI, yakni pada 14 Januari-19 Januari 2017 dengan melibatkan 600 responden di 6 wilayah DKI. Teknik survei yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin error 4% dan tingkat kepercayaan 95%.

         Sementara elektabilitas Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan 28,5%. Anies juga mengalami peningkatan elektabilitas di mana pada bulan Desember lalu berada di angka 24,8%. Penurunan elektabilitas dialami oleh calon gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono. Elektabilitasnya pada Januari 2017 sebesar 22% menurun dari 28,3% yang menjadi titik tertingginya di bulan Desember tahun lalu. 

         Populi Center juga menampilkan survei popularitas dari 6 tokoh Cagub-Cawagub DKI pasca debat. Hasilnya, Ahok unggul sebesar 98,8%. Namun angka tersebut turun jika dibandingkan pada Desember 2016 sebesar 99,7%. Tingkat popularitas kedua ditempati oleh Agus Yudhoyono dengan angka 97,8%. Sementara Anies Baswedan mendapat peningkatan prosentase popularitas sebesar 96%, dari sebelumnya 92,5% pada Desember 2016.

Sedangkan peta elektabilitas pasangan cagub-cawagub DKI pada Januari 2017 sebagai berikut:

1.Pasangan nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 25%

2.Pasangan nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 36,7%

3.Pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 28,5%

 

 

Tanggapan FPI Soal Pengakuan Pembawa Bendera Bertuliskan Arab Oleh Nuruf Fahmi Yang Sebagai Simpatisan Front Pembela Islam (FPI)

Sumatraterkini.blogspot.co : Pembawa bendera merah putih berhuruf Arab yang telah ditahan polisi, Nuruf Fahmi, mengaku sebagai simpatisan Front Pembela Islam (FPI). Dikonfirmasi terkait hal tersebut, FPI menegaskan Nurul bukan simpatisannya.

         "Saya belum pernah (lihat orangnya), pas kemarin aksi itu kan dari mana saja orangnya," kata Panglima Laskar FPI Maman Suryadi saat dikonfirmasi, Sabtu 21 Januari 2017. Nurul membawa bendera tersebut saat mengikuti aksi di Mabes Polri pada Senin 16 Januari 2017 lalu. Menurut Maman, peserta aksi tak hanya FPI, tapi ada massa yang lain juga. 

       "Itu kegiatan kemarin yang kita datang ke Mabes Polri itu kegiatan umat, jadi tolong diluruskan dulu bukan kegiatan FPI," ujar Maman. "Lucu nih kadang-kadang polisi, sengaja ini mau dikriminalisasi semua. Itu (Nurul) bukan anggota FPI, itu simpatisan umat," lanjutnya. 

         Maman menjelaskan, pada saat aksi itu, umat mengantar para ulama yang melaporkan kejadian bentrok di Bandung beberapa hari sebelumnya. "Umat mengantarkan para ulama, termasuk Habib Rizieq juga untuk melaporkan kejadian masalah yang di Bandung. Tidak ada unsur kesengajaan dia bawa bendera itu, namanya orang semangat kan. Bukan anggota kita," jelasnya.

      Maman menambahkan, ia sudah meminta peserta aksi untuk menggelar aksi damai. "Saya sudah briefing teman-teman kalau aksi itu damai, tidak ada membawa senjata tajam. Kita cuma mau menyampaikan tuntutan kita lho masalah hukum," tuturnya. 

     Nuruf kepada polisi mengaku dia merupakan simpatisan FPI. Hanya saja, Nurul tak punya keanggotaan FPI. "Dia ngakunya hanya sebagai simpatisan saja FPI, tetapi tidak punya kartu tanda anggota (KTA) FPI," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Sabtu 21 Januari 2017.

       Argo mengatakan, kendati NF mengaku sebagai simpatisan FPI, pihaknya belum ada rencana untuk memanggil pihak FPI. "Kalau ada keterkaitan ke FPI akan kita panggil, tetapi sejauh ini belum ada dan yang bersangkutan juga kan tidak ada KTA FPI, hanya simpatisan saja. 

 

Beginilah Tanggapan Habib Rizieq Atas Permintaan Henry Yosodiningrat Kepada Pihak Kepolisian Untuk Menangkap dan Memenjakarakan Habieb Rizieq

Sumatraterkini.blogspot.com : Anggota Komisi II DPR RI, Henry Yosodiningrat, meminta polisi menangkap dan memenjarakan Habib Rizieq Syihab. Bagaimana tanggapan imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu?

          "Saya nggak tahu siapa yang melapor, siapa namanya?" ungkap Rizieq di Gedung Joang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 20 Januari 2017. Saat ditemui, Rizieq baru saja menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua'. Rizieq yang dilaporkan oleh sejumlah pihak dalam berbagai kasus tampak bingung dengan sikap Henry Yoso.

      "Apa kasusnya? Wallahualam," tuturnya.

          Rizieq mengaku siap menghadapi berbagai pelaporan terhadap dirinya. Termasuk apa yang disampaikan Henry Yoso ke polisi. "Yang penting kita hadapi saja," ujar Rizieq. Seperti diberitakan sebelumnya, Henry Yoso mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Politisi PDIP itu meminta agar Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menangkap dan memenjarakan Rizieq. "Inti dari surat (yang disampaikan ke Kapolda) itu adalah saya meminta perhatian dari institusi Polri agar tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Rizieq Syihab alias Habib Rizieq," tutur Henry di Mapolda Metro Jaya, Jumat 20 Januari 2017.  

           Henry mengatakan kedatangannya ke Polda Metro Jaya dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI dan tidak mewakili partai ataupun fraksinya. Sebagai anggota DPR, ia merasa berkewajiban menjalankan hak konstitusinya. Sebagai wakil rakyat, ia meminta polisi segera menindak tegas Rizieq. Menurut Henry, Rizieq sudah banyak dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat ataupun perseorangan. Rizieq juga dinilai memprovokasi dan menebar kebencian. 

            "Yang pada pokoknya, diduga telah melakukan berbagai kejahatan. Mengakibatkan berbagai keluhan dari berbagai masyarakat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Henry. Ini dapat menyebabkan timbulnya permusuhan dan berpecah belahnya seluru bangsa di Indonesia. kasus ini tidak bisa dibiyarkan begitu saja, Rizieq harus segera ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. ''Lanjutnya.

       Henry menilai polisi sudah memiliki bukti yang cukup untuk mentersangkakan Rizieq dalam kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Ia khawatir, apabila tidak segera ditangkap, Rizieq akan terus mengulangi perbuatannya. "Sedangkan mengulang-ulangi perbuatannya itu dapat berpotensi semakin menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, saya meminta perhatian institusi Polri untuk tidak ragu-ragu, demi NKRI, demi Pancasila," tandasnya.  

 

 

Kajati Jabar Telah Menerima SPDP Atas Nama Tersangka Habieb Rizieq dan Sudah Menyebut Habib Rizieq SebagaiTersangka

 

Sumatraterkini.blogspot.com : Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana pelecehan lambang dan dasar negara oleh Habib Rizieq Shihab ke tingkat penyidikan. Ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

        Untung Arimuladi, Kepala Kejati Jabar, menyebutkan SPDP itu telah diterimanya dua hari lalu atau tepatnya pada Senin, 16 Januari 2017. "Kejati Jabar telah menerima SPDP atas nama tersangka Habib Rizieq. Dan tentunya setelah kami terima, kita ikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian," kata Untung di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

      Terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus masih enggan menegaskan perihal status Habib Rizieq. Ia hanya memastikan bahwa status penyelidikan perkara penodaan lambang negara telah ditingkatkan ke penyidikan. “Status masih saksi," kata Yusri.

         Menurut Yusri, pada pekan depan pihaknya akan melakukan gelar perkara atas kasus yang membelit Habib Rizieq tersebut. “(Jika) Nanti dalam gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk bisa disangkakan dengan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila, maka bisa kita panggil sebagai tersangka atau juga sebagai saksi,” kata Yusri.

     Dan, tidak menutup kemungkinan juga bila kemudian, meski tetap berstatus saksi, ternyata kepolisian menemukan dua alat bukti yang cukup. Maka Habib Rizieq bisa menjadi tersangka. “Setelah gelar perkara akan kami panggil (Habib Razieq),” kata Yusri. 

          Sejauh ini, ada dua kasus yang membelit imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh polisi. Pertama soal penghinaan lambang negara yang dilaporkan putri Presiden Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri di Polda Jawa Barat. Kedua soal pernyataan Habib Rizieq yang menyebut logo palu arit di mata uang Indonesia. Kasus ini diproses di Polda Metro Jaya.

           Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, juga enggan menyebut kepastian soal status tersangka Habib Rizieq tersebut. Namun ia menyiratkan bahwa status tersangka Habib Rizieq itu hanya persoalan waktu yang tepat. "Ini masalah waktu saja. Kita tinggal lihat waktunya saja," kata Ari Dono, Kamis, 19 Januari 2017.  

Ahok Protes Kepada Panitia Karena Banyak Peserta Yang Menunggu Untuk Hadiri Beda Buku ''Kenapa Percaya Saya Buat Ahok?''

Sumatraterkini.blogspot.com : Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri bedah buku 'Kenapa Percaya Saya Buat Ahok?'. Dalam paparannya, Ahok mengatakan bahwa ada satu bab, yaitu bab 5, dalam buku tersebut yang sangat menarik baginya. "Di halaman 91 sampai 155 ini agak panjang tapi ini yang paling menarik," kata Ahok di Convention Hall, Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu 18 Januari 2017.

       Acara itu juga dihadiri oleh adik Ahok, Basuri Tjahaja Purnama, ulama Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril dan penulis buku tersebut, Nini Hamid. Ahok mengatakan bahwa pada bab tersebut dibahas bagaimana pandangan Nini soal Islam yang Rahmatan Lil'alamin. 

     "Yang menarik, dia (Nini) berharap setelah baca buku ini, kita bisa lihat indahnya Al-Quran. Bagaimana Islam yang Rahmatan Lil'alamin. Islamnya Bu Nini kuat banget, yang jadi pertanyaan, kok Islam yang kuat beda banget pandangannya sama yang segelintir orang," papar Ahok.

       Ahok pun mengakui ada pihak-pihak yang memintanya untuk berpindah agama sebagai mualaf. Hal tersebut agar Ahok dimudahkan dalam kontestasi Pilgub DKI 2017 serta kasus hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan padanya cepat tuntas. 

      "Teman saya ada yang bilang, kasus kamu gampang kalau jadi mualaf. Tapi, saya nggak berani bohongin Tuhan kalau belum dapat hidayah," tutur Ahok. Soal hidayah, Ahok juga memiliki pandangannya sendiri. Ahok mengatakan bagaimana mungkin dia akan mendapatkan hidayah bila ada segelintir orang yang memusuhinya dan menolak dirinya saat akan masuk masjid.

        "Kalau Ahok mau dapat hidayah harusnya bukan dimusuhi tapi dirangkul dong," paparnya. Saat menghadiri acara tersebut, Ahok sempat kesal. Acara tersebut baru dimulai pada pukul 16.00 WIB meski dijadwalkan mulai pukul 15.00 WIB. "Saya mohon maaf, saya bilang sama panitia harusnya acara yang dimulai jam 15.00 WIB ya dimulai saja nggak perlu nunggu saya datang," ujar Ahok. "Kaya tadi ada hiburan-hiburan sebenarnya itu bisa ditaruh di awal sekalian nunggu saya datang," lanjutnya.

           Ahok mengatakan, dirinya sebenarnya tidak mau membuat para hadirin yang datang terlalu lama. Maka dari itu, dia mencoba sebisa mungkin untuk hadir tepat waktu. Apalagi Ahok sudah memiliki agenda siaran langsung di sebuah stasiun TV pada pukul 20.00 WIB. "Tapi kok panitianya ini nggak nurut saya bilang suruh mulai duluan sambil nunggu saya. Ini kan yang dijual Ahok-nya. Kasihan kan yang hadir disuruh nunggu," tegas Ahok. 

 

Tanggapan Kapolda Metro Jaya Irjen Moh Iriawan Untuk Rizieq Syihab Yang Harus Lebih Hati-Hati Dalam Berbicara ''Jendral Berotak Hansip"

Sumatraterkini.blogspot.com : Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dilaporkan seorang warga karena menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Moh Iriawan sebagai 'jenderal berotak hansip'. Iriawan pun meminta Rizieq lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Terkait dengan laporan Eddy Soetono (sebelumnya ditulis Edy) itu, Irjen Iriawan memastikan pihaknya akan menindaklanjutinya. "Ya kalau laporan, ya ditindaklanjuti," ujar Iriawan kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 17 Januari 2017.

         Lebih jauh, Iriawan menilai ucapan Rizieq tersebut dapat melukai perasaan hansip. Ia pun berpesan kepada Rizieq untuk menjaga tutur katanya. "Saya khawatir ada yang tersinggung, Rizieq bilang kalau hansip nggak ada otaknya nanti kem ana-mana dilaporkan. Makanya jangan bicara sembarangan habib itu, mulutmu harimaumu. Itu pesan saya kepada Rizieq," tutur Iriawan.

      Iriawan sendiri mengaku secara pribadi tidak tersinggung atas ucapan Rizieq yang menyebutnya 'jenderal otak hansip' itu. "Saya ketawa karena itu yang bilang Rizieq," imbuh Iriawan. dan saya berharap kepada Rizieq untuk lebih berhati-hati dengan cara bicaranya yang bertujuan untuk menjelekkan orang lain. ''Lanjutnya. 

      Iriawan juga menyindir Rizieq seakan-akan manusia paling benar. "Kalau saya sih ketawa saja Saudara Rizieq bilang begitu. Memang Rizieq itu akhlaknya paling baik di Indonesia dan otaknya paling pintar. Saya dibilang bodoh ya ketawa saja," sindir Iriawan.

     Namun mantan Kapolda Jawa Barat itu mengingatkan Rizieq atas ucapannya karena akan banyak hansip yang merasa tersinggung. "Nanti ada yang tersinggung hansip, ya tanggung risiko kenapa Saudara Rizieq bicara seperti itu. Kalau ada hansip-hansip tersinggung dibilang otaknya nggak ada. Kalau saya yang bilang Rizieq ya ketawa," tuturnya.

 

Seluruh Anggota Front Pembela Islam (FPI) Akan Melakukan Demo Besar-Besaran di Mabes Polri, Ini Tanggapan Dari Ketum PBNU: Apa Tujuannya FPI?

Sumatraterkini.blogspot.com : Massa FPI akan berdemo di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Senin 16 Januari 2017 besok, untuk menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mempertanyakan tujuan demo.

          "Apalah artinya, apalah tujuannya, dan apa sih hal yang bisa kita petik untuk kemajuan bangsa ini dengan demo itu. Menurut saya, justru demo itu bisa mengganggu ketertiban. Yang sekolah jadi nggak sekolah, yang kerja jadi nggak kerja," ucap Said Aqil saat diwawancara di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu 15 Januari 2017.

       Terkait tuntutan para pendemo yang meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya. Said Aqil menilai hal itu memiliki mekanisme tersendiri. "Ada mekanismenya, dong," ucapnya singkat. Namun, dirinya berpendapat, seharusnya seorang ulama menyampaikan kebaikan. Menurut Said Aqil, ulama bukan mengajarkan kebencian dan menghasut orang lain. 

      "Seorang ulama itu harus taklim menyampaikan pengajian atau ilmu agama, dong. Masak orang ceramah tiap hari menghasut terus, bukan ulama itu, kalau sekali-kali marah pantas, tapi sesekali saja, mestinya kan taklim, kalau tiap hari isinya menghasut, ya bukan ulama," jelasnya.

      Sebelumnya diberitakan, FPI akan menggelar aksi 161 di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Senin (16/1) besok. Massa FPI dan secara umum massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan berkumpul di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terlebih dahulu. Mereka berkumpul di titik itu pada pukul 07.30 WIB untuk menunaikan salat duha pada pukul 08.00 WIB dan mendengarkan tausiyah.

    "Kita akan melaksanakan agenda menuntut Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat," kata Panglima FPI Maman Suryadi Abdurrahman, Minggu 15 Januari 2017. Kemudian Seluruh anggota FPI sudah mempersiapkan Aksi mereka untuk Demo besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

 

Sangat Berpengaruh Sepak Terjang GMBI Setelah Terlibat Kericuhan Dengan Anggota Front Pembela Islam (FPI)

Sumatraterkini.blogspot.com : Nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) saat ini tengah ramai diperbincangkan. GMBI mencuat pasca dikabarkan bentrok dengan ormas Front Pembela Islam di wilayah Bandung, Jawa Barat, Kamis kemarin. Pasca kericuhan itu, Sekretariat GMBI di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dirusak dan dibakar oleh simpatisan FPI. Di hari yang sama, sekretariat GMBI di Ciamis juga dirusak orang tak dikenal. Belum diketahui duduk perkara aksi perusakan dan pembakaran kantor LSM tersebut.

            Lalu siapakah GMBI ini? 

        Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa GMBI didirikan pada tahun 2002 di Bandung, Jawa Barat. Banyak pihak menyebut bahwa organisasi ini abal-abal, lantaran tidak diketahui jelas tujuan serta isu apa yang benar-benar mereka soroti. Meski demikian, sekretariat GMBI banyak berdiri di daerah Jabar. Mula-mula LSM ini sering dikenal warga Jabar karena aksi nekatnya melaporkan sejumlah pejabat daerah Jabar atas dugaan korupsi. Seperti mantan Bupati Garut Aceng Fikri, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, hingga Wali Kota Bandung saat ini, Ridwan Kamil.   

         Seiring waktu, LSM yang mendaulat M Fauzan Rachman sebagai pemimpin utamanya itu, muncul  menyoroti isu-isu nasional. GMBI pernah melaporkan mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transkasi, Yunus Husein atas dugaan pembocoran rahasia negara terkait aliran dana 'Rekening Gendut' Jenderal Polisi Budi Gunawan. 

        Puncaknya, saat terjadi kisruh antara KPK Vs Polri pada awal 2015 lalu, terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK, GMBI kerap menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menganggap penetapan tersangka Budi Gunawan cacat hukum. Tak hanya itu, GMBI juga ikut melaporkan Ketua KPK saat itu, Abraham Samad atas kepemilikan senjata api ilegal ke Bareskrim Polri. GMBI menduga senjata api itu diberikan oleh Komjen Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat Kabareskrim Polri. GMBI menganggap pemberian itu termasuk gratifikasi.

        Pada tahun 2016 lalu, GMBI pula yang mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pasca gagalnya Budi dilantik sebagai Kapolri karena tersangkut kasus di KPK. Kasusnya akhirnya dianulir praperadilan dengan keputusan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Di Pemilu Presiden 2014 silam, GMBI tampil sebagai salah satu LSM yang mendeklarasikan diri mendukung Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 

         Rachman sendiri pernah mencalonkan diri sebagai caleg DPRD dari Partai Demokrasi Kebangsaan untuk IX Jabar. Dalam beberapa tulisan disebut Rachman sebagai militan PDIP. Ia bahkan dikatakan sangat kagum dengan mendiang Taufiq Kiemas, suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

           Tahun 2015, ormas yang banyak dikendalikan oleh para pemuda ini juga pernah bentrok besar dengan Pemuda Pancasila di Cirebon. Dugaan perkelahian mereka karena berebut lahan pengamanan proyek. Pada Agustus 2016, GMBI juga pernah terlibat bentrokan dengan LSM Bela Pengandaran. Bentrokan yang membuat kantor DPRD serta beberapa kendaraan rusak parah itu dipicu aksi tudingan GMBI atas dugaan korupsi proyek PON XIX. 

 

Bagaimana Tanggapan Anggota FPI Terhadap Kapolda Jabar Yang Mengatakan Bahwa Bukan GMBI Yang Pukuli Anggota FPI di Depan Ampera

 

Sumatraterkini.blogspot.com : Sejumlah aktivis Front Pembela Islam (FPI) dipukuli anggota ormas di halaman rumah makan Ampera, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis kemarin 12 Januari 2017. Kejadian berlangsung setelah massa FPI bubar dari Mapolda Jabar saat mengawal pemeriksaan Habib Rizieq Shihab berkaitan perkara dugaan penodaan Pancasila.

          Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan keributan di rumah makan Ampera itu dipicu salah satu anggota organisasi masyarakat (ormas) yang dianiaya oknum anggota FPI. "Jadi ada salah satu anggota ormas, tapi bukan GMBI, yang dipukuli dan dibacok anggota FPI. Ada dua orang korban. Lalu ormas yang bukan GMBI itu akhirnya mencari (anggota FPI)," ucap Anton di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat 13 Januari 2017. 

        Ormas yang belum diketahui identitasnya tersebut, sambung Anton, melihat anggota FPI berada di rumah makan Ampera. "Akhirnya terjadi keributan di Ampera. Hanya gelut (berkelahi) begitu saja. Enggak ada penusukan. Tidak ada satupun santri menjadi korban penusukan, apalagi dibunuh. Jadi ini harus diluruskan," tutur Anton. 

        "Jadi tidak ada anggota GMBI yang melakukan kekerasan atau terlibat keributan dengan mereka," ucap jenderal polisi bintang dua tersebut menegaskan. Kasus penganiayaan anggota FPI ini ditangani Polrestabes Bandung. Pihak kepolisian tengah menyelidiki siapa pelakunya. "Korbannya empat orang, lapornya ke Polrestabes," kata Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di tempat sama.

          Sebelum keributan terjadi di rumah makan Ampera, sambung Yusri, diduga anggota FPI melakukan penganiayaan terhadap anggota ormas yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Soekarno Hatta. "Jadi saat anggota ormas itu mau pulang, dicegat. Dipukuli oleh diduga anggota FPI. Itu menjadi pemicu yang akhirnya anggota ormas membalas. Diisukan ormas yang memukuli anggota FPI itu GMBI, namun belum dipastikan. Itulah yang sedang kami selidiki, " ucap Yusri.

       Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo membenarkan adanya pelaporan anggota FPI yang menjadi korban penganiayaan. Namun belum diketahui identitas korban. "Kasatserse sudah mulai lidik," kata Hendro via pesan singkat.  

 

 

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charlian Mengatakan Bahwa Habib Rizieq Kurang Kooperatif saat Diperiksa Atas Dugaan Kasus Penodaan Lambang Dasar Negara Pancasila dan Pencemaran Nama Baik Soekarno-Hatta

 

 Sumatraterkini.blogspot.com : Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charlian menyebut Habib Rizieq Shihab kurang kooperatif dalam menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Imam besar Front Pembela Islam itu diperiksa atas dugaan kasus penodaan lambang, dasar negara Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno.

           Anton menjelaskan selama pemeriksaan, Habib tidak mengakui telah melakukan pencemaran nama baik dan penodaan pancasila seperti apa yang terlihat di video ceramahnya beberapa waktu lalu di wilayah Jawa Barat. "Yang bersangkutan dalam pemeriksaan kurang kooperatif. Dia membantah telah mengatakan hal tersebut dan bilang kalau gambar ini editan. Tapi video ini sudah dicek di Puslabfor, dan video ini asli. Tapi kalau dia bilang editan, itu hak dia," kata Anton di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis 12 Januari 2017.

         Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini mengatakan pihaknya akan segera melakukan gelar perkara setelah mempelajari hasil pemeriksaan hari ini. Saat ini, sambung dia, Habib masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. Lebih lanjut dia menuturkan, sebelumnya penyidik sudah memeriksa 10 saksi terkait kasus tersebut. Semua saksi menyatakan positif terkait video yang menjadi dasar pelaporan Sukmawati Soekarno putri itu. 

        "Hasil pemeriksaan Habib kami akan mengkonfrontir dengan keterangan saksi-saksi. Apakah nanti naik tahapnya menjadi penyidikan, tergantung hasil gelar perkara nanti," ungkap Anton. "Kami di sini bukan mencari pengakuan, tapi pembuktian dari alat bukti yang kami kumpulkan," tutur Anton.

     Sementara Habib Rizieq dalam pemeriksaan hari ini dalam keadaan sehat dan didamping lima orang pengacara. Dia membantah telah mencemarkan nama baik Sukarno dan menodai Pancasila dalam ceramahnya beberapa waktu lalu di wilayah Jawa Barat. 

         Habib hanya mengeritik usulan Sukarno yang menempatkan Tuhan yang Maha Esa di sila ke 5 Pancasila. "Saya tidak pernah mencemarkan nama baik Sukarno atau Pancasila. Tapi saya mengeritik usulan poin Pancasila 1 Juni, bukan 18 Agustus yang merupakan revisi Pancasila (terakhir)," kata Habib usai enam jam menjalani pemeriksaan.

 

Ini Penjelasan Dari Kapolda Saat Rizieq FPI Membantah dan Menyebutkan Ulang Pelecehan Palu Arit

 Sumatraterkini.blogspot.com : Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya yang menyebut uang cetakan baru Indonesia berlambang palu arit atau identik dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). "Jadi ada laporan baru berkaitan dengan penyebutan mata uang baru berlambang palu arit oleh saudara Rizieq Shibab," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 11 Januari 2017.

          Ia pun menjelaskan, perihal gambar palu arit yang disangkakan oleh Rizieq sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak Bank Indonesia. BI menjelaskan bahwa itu adalah sistem pengamanan hologram di cetakan uang baru. "Namanya rectoverso. Jadi dua mata sisi itu berbeda tapi apabila diterawang ada lambang BI," katanya. 

        Namun, ia menyebut tidak punya wewenang untuk berbicara mengenai hal itu. Menurutnya, saksi ahli yang nanti menentukan apakah ada tindak pidana terkait ucapan Rizieq mengenai cetakan uang baru tersebut. "Ini bukan wewenang saya. Tapi karena ada masyarakat lapor tentu polisi harus menanganinya dengan melakukan penyelidikan. Dan dilakukan gelar perkara apakah ditingkatkan ke penyidikan, baru kita periksa saksi-saksi," katanya.

        Dalam laporan tersebut, lanjut Iriawan, Rizieq disangkakan pasal 28 ayat 1 UU ITE (Informasi dan Transaksi Eletronik). Untuk itu, penyidik nantinya akan melengkapi bukti-bukti dan pemeriksaan saksi ahli untuk menentukan kasus ini. "Nanti kita melengkapi bukti itu. Tentu kita melakukan gelar perkara dan saksi. Itu domainnya saksi ahli. Dari saya koordinasi dengan Dirkrimsus katanya sudah disampaikan beberapa kali, tapi tidak viral memang berkaitan perubahan pengamanan terbaru," ujarnya. 

    Nantinya, jika penyidik sudah merasa cukup memeriksa saksi-saksi maka pihaknya akan segera memanggil Rizieq Shibab sebagai saksi terlapor. "Kami akan periksa saksi ahli dan saksi terkait saksi ceramah Habib Rizieq. Jadi saksi dahulu, baru Habib Rizieq," katanya.