Akibat Kesalahannya, Fahri Hamzah Tidak Dianggap Anggota Lagi Oleh Presiden PKS

              Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menegaskan partainya sejak awal tidak setuju dengan usulan hak angket terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu katanya terlihat dari tidak adanya anggota Fraksi PKS yang menandatangani usulan tersebut. 

          "Sekarang Anda lihat bukti dari awal PKS sudah menolak, tidak ada satupun anggota Fraksi PKS yang menandatangani, tidak ada satupun Fraksi PKS," kata Sohibul ketika dikonfirmasi, Minggu 30 April 2017.

        Sohibul mengakui ada anggota Fraksi PKS yang baru belakangan menyatakan penolakan usulan itu. Namun dia kembali menegaskan tidak ada yang sampai menandatangani usulan. 

      "Jadi PKS lah yang sejak awal konsisten menolak hak angket," ujar Sohibul. 

         Mengenai Fahri Hamzah yang menandatangani, Sohibul menegaskan posisi Fahri di PKS. Menurutnya Fahri sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai politikus PKS.  

         "Ya Anda sudah tahu posisi Pak Fahri sudah bukan lagi anggota Fraksi PKS, jadi itu masalah akal-akalan dia aja. Anda sendiri karena sudah tahu konstruknya sebaiknya Anda justru jangan mengkategorikan itu sebagai Fraksi PKS," kata Sohibul.

 

Sandiaga Telah Mengajak Ahok dan Djarot Untuk Bergabung di Forum Musyawarah, Sindir Djarot: Nggak, Belum Tertarik

           Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin membentuk forum musyawarah yang beranggotakan para mantan gubernur dan wakil gubernur DKI. Mendengar ide ini, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku belum tertarik untuk bergabung. "Nggak, belum tertarik, belum tertarik," ujar Djarot singkat saat dikonfirmasi di RPTRA Semper, Jakarta Utara, Sabtu (29/4/2017). 

           Sandiaga menginginkan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot terlibat dalam forum tersebut. Dia memilih bungkam saat dimintai konfirmasi mengenai itu. Djarot juga enggan berkomentar soal Sandi yang menilai kuatnya ikatan antara Ahok-Djarot dengan warga Jakarta. 

             Sebelumnya diberitakan, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan tetap menjalin komunikasi dengan mantan pemimpin Jakarta. Sandiaga ingin membentuk forum musyawarah bersama para mantan gubernur dan wakil gubernur DKI. 

           "Sebagai mantan gubernur harus memastikan masukan-masukan beliau semua, kami jadikan sebagai referensi. Salah satunya yang diusulkan adalah forum rembuk antar-gubernur dan wakil gubernur yang pernah menjabat," kata Sandiaga, Selasa (25/4). 

       Sandiaga memastikan akan melibatkan Ahok dan Djarot dalam forum tersebut. Namun dia belum dapat memastikan format forum yang akan dibentuk dalam waktu dekat itu. 

            "Kami harus rangkul (mantan gubernur dan wakil gubernur) jadi salah satu bagian dari kemajuan ke depan. Pak Basuki dan Pak Djarot ikut dirangkul karena bagian dari lima tahun membangun Jakarta. Buat saya, dia harus jadi bagian tak terpisahkan. Formatnya akan ditentukan, tapi nanti kami akan undang," tutur Sandiaga. 

 

Anies Minta Ahok Bereskan Program, Sindiran Halus Djarot: Emang Apa Saja PR-nya?

           Anies Rasyid Baswedan meminta agar berbagai pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Pemprov DKI dituntaskan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masukan dari Anies tentang PR apa saja yang belum terselesaikan itu. "Oh, ndak apa-apa, suruh sampaikan saja (ke Anies) PR-nya apa saja," kata Djarot di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat, Jumat (28/4/2017). 

            Salah satu program yang disoroti Anies adalah pembangunan venue untuk persiapan Asian Games 2018. Djarot memastikan setiap program yang ada dalam APBD 2017 akan terlaksana. "Yang penting adalah tanggung jawab kami selesaikan semua program yang ada di APBD 2017. Komitmen kami begitu, karena 2017 itu masih tanggung jawab Basuki-Djarot," tuturnya. 

           Terkait permintaan Anies untuk menyelesaikan Program Bedah Rumah bagi warga Cilincing, Djarot juga menjamin akan mengeksekusi program tersebut. Dia akan menuntaskan Program Bedah Rumah sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 

        "Yang kita bereskan termasuk Bedah Rumah di Cilincing. Itu kita bereskan, pasti, karena Basuki-Djarot tidak terbiasa bikin janji. Kalau disampaikan, pasti akan diselesaikan, diwujudkan," tegasnya. 

            Anies bersama pasangannya, Sandiaga Salahuddin Uno, memang akan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Anies pun berharap Ahok menyelesaikan programnya dengan baik. 

         "Sebelum sampai saya, tolong (programnya) dibereskan dulu. Baru masuk (dilanjutkan), jadi saya pingin PR-PR-nya nanti biar gubernur baru yang ngurusin, gubernurnya belum ganti, nanti masih enam bulan," kata Anies. 

          "(Mengenai program) tanya saja sama yang sedang menjabat. Kalau saya, lihat saja aturannya, orang bekerja pakai aturan. Jangan kemudian melambat, nanti yang disalahkan gubernur berikutnya, hanya karena sekarang terus enam bulan slow down, melambat," kata Anies.  

 

Kepolisian Telah Memiliki Cara Baru Untuk Mengungkap Pesan Mesum Rizieq FPI dan Firza

            Penyelidikan kasus percakapan atau pesan mesum yang diduga melibatkan tersangka gerakan makar Firza Husein dan petinggi organisasi masyarakat FPI Rizieq Syihab, terus didalami. Yang terbaru, kepolisian akan mencocokkan konten dari telepon genggam milik Rizieq dan konten telepon genggam milik Friza Husein. 

           "Ini konteksnya mencocokkan handphone satu dengan handphone lain," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo, Kamis 27 April 2017. 

             Menurut Argo, pencocokan dua telepon genggam itu diperlukan untuk membuktikan apakah benar percakapan alias chat berisi konten porno itu, dilakukan Rizieq dan Firza. Karena, dalam pemeriksaan, Firza tak mengakui jika wanita tanpa busana yang ada dalam konten chat mesum itu adalah dirinya. 

            "Intinya bahwa kita ingin membuktikan karena dia tidak mengaku. Nah nanti kita tunggu saja bagaimana saksi ahli membuktikan bahwa antara handphone 1 dan 1 ada saling komunikasi," katanya. 

     Sejauh ini, berbagai cara untuk memeriksa apakah benar ada percakapan antara keduanya melalui telepon genggam itu sudah dilakukan. Mulai dari memeriksa dari provider, hingga dengan menggunakan bantuan ahli. 

        Terkait hal itu, Argo belum mau membeberkan semua hasil pemeriksaan karena sudah masuk wewenang penyidik. Tapi, diyakini bahwa memang ada komunikasi antara Rizieq dan Firza. "Iya, itu pasti ada komunikasi. Sedang kita cari bagaimana saksi itu," kata Argo. 

      Kasus chat mesum mencuat setelah tersebar di sebuah situs bernama domain baladacintarizieq. Di situs yang kini sudah tak bisa diakses itu, terdapat percakapan mesra seorang pria bernama akun WhatsApp Rizieq dengan wanita diduga Firza Husein. Tak hanya percakapan, di dalam situs itu juga dimuat sejumlah foto vulgar wanita. 

 

Sandiaga Ingin Menjual Saham Bir Pemprov DKI, Sindiran Ahok: Silahkan dan Lelang Telah Terbuka

         Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mewacanakan penjualan sahan Pemprov DKI Jakarta di perusahaan pemilik lisensi bir PT Delta Djakarta Tbk. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), penjualan saham milik Pemprov harus dilakukan melalui lelang terbuka. 

       Tak hanya lelang terbuka, untuk menjual saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta, Ahok menyebut, harus memiliki alasan yang jelas. Bahkan, dia juga mengatakan semua harus transparan dalam penjualan tersebut. 

         "Yang pasti, itu perusahaan ada sudah lama, dari tahun 1970-an, (zaman) Pak Ali Sadikin. Perusahaan itu sangat untung," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017). 

        "Kalau mau jual (saham PT Delta) silakan lelang terbuka. Supaya yang beli jelas. Kalau ada uang, saya beli, untung. Bagi saya, apa pun boleh, transparan saja, terus alasannya apa," lanjutnya. 

          Sebelumnya, kepemilikan Pemprov DKI Jakarta atas saham PT Delta Djakarta Tbk tiba-tiba jadi sorotan. Saham yang sudah dimiliki selama puluhan tahun oleh pemerintah ibu kota Indonesia ini bakal dilepas oleh calon pemimpin barunya. 

        Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memang tengah berencana menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada di PT Delta Djakarta. 

            Pemprov DKI merupakan salah satu pemegang saham PT Delta. Hingga Selasa (25/4), tercatat porsi kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir ini mencapai 23,34 persen atau setara dengan 186.846.000 lembar saham.  

 

Mengenai Parkir Kalijodo Yang Telah Dikuasai Preman, Dengan Mudah Anies Berkata: Tertibkan Saja

 

            Gubernur DKI Jakarta terpilih hasil quick count, Anies Rasyid Baswedan, turut menanggapi soal maraknya parkir liar oleh oknum yang tak berwenang atau preman di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo, Jakarta Utara. 

         Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, sebenarnya pertanyaan wartawan kepada dia soal premanisne di Kalijodo itu masih terlalu dini. Sebab Gubernur DKI Jakarta saat ini belum diganti. Namun, dia menegaskan premanisme harus segera ditertibkan. 

         "Gubernurnya sudah ganti? Kok bisa ya? Menurut saya, tertibkan saja," kata Anies di Posko tim pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 25 April 2017. 

          Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan justru masalah tersebut menjadi ujian untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa perubahan di Pemprov itu merupakan perubahan yang terinstitusikan, bukan perubahan hanya pada kekuatan satu orang saja. 

           "Justru ini menjadi ujian, bahwa perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang terinstitusikan, bukan perubahan yang berbasis pada kekuatan pribadi," ucap Anies. 

        "Oleh karena itu kami rasa apa pun yang sedang terjadi, mohon pemerintah daerah sekarang ditertibkan," ujarnya.

         Mantan ketua dewan etik KPK ini mengatakan, Pilkada merupakan proses penentuan kepemimpinan DKI untuk periode 2017-2022. Sedangkan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini penentunya adalah pejabat Pemprov DKI Jakarta saat ini. 

       "Jadi Pilkada enggak ada hubungan dengan pelaksanaan pemerintahan hari ini. Pemerintahan hari ini jalan terus," ujarnya.

 

Munculnya Isu Mengenai Reshuffle, Apakah Ahok Bisa Masuk Kabinet?

          Usai kalah berdasarkan hasil hitung cepat di Pilkada DKI Jakarta, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga disebut bisa masuk dalam pemerintahan. Terlebih, sinyal adanya reshuffle atau pergantian kabinet kerja juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid, Sabtu 22 April 2017. 

            Beredar kabar, Basuki Tjahaja Purnama akan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK menggantikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya melihat hal tersebut merupakan spekulasi yang tidak memiliki landasan. Ia menilai isu tersebut hanya berasal dari dorongan yang mendukung Ahok. 

         "Saya sih yakin itu hanya spekulasi yang tidak memiliki landasan. Lagian Ahok masih harus menyelesaikan tugasnya sampai enam bulan. Banyak proses penyelesaian pekerjaan yang lebih sulit kalau tidak dikerjakan Ahok langsung," ujar Yonarto, Senin 24 April 2017. 

              Yunarto menjelaskan kalau hal tersebut terlalu spekulatif dan tidak mempunyai landasan. Namun demikian, Yonarto, memahami adanya dorongan agar Ahok jadi mendagri itu karena berharap gaya kepemimpinan Ahok yang dinilai berhasil selama ini bisa ditularkan kepada kepala daerah yang lain. "Saya tidak pernah dengar wacana itu keluar dari PDIP, saya tidak yakin dan pesimis reshuffle dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, apalagi mengikutsertakan Ahok dengan 'sosok kontroversialnya'," ungkapnya. 

          Yunarto menangkap, pidato Presiden Jokowi bukan sinyal untuk reshuffle dalam waktu dekat, tapi lebih kepada warning kepada para menteri untuk memperbaiki kinerjanya. "Saya pikir sulit untuk diterka, reshuffle sebelumnya selalu terjadi empat bulan berikutnya setelah pidato Presiden," tuturnya.

            Yunarto menuturkan, reshuffle butuh perhitungan yang kompleks, karena ada koalisi. Selain itu, melihat stabilitas politik yang ada saat ini. "Reshuffle perhitungan yang kompleks, juga situasi politik yang stabil. Kondisi saat ini belum bisa dikatakan stabil. Jadi pidato Presiden mengatakan saya sedang evaluasi, penegasan," tuturnya. 

            Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago minta Presiden Jokowi memberikan laporan kinerja menteri kepada publik. Karena selama ini publik tidak tahu kenapa Presiden me-reshuffle menteri yang dianggap punya kapabilitas.

          "Presiden harus sampaikan kepada publik penilaian terhadap menteri tersebut. Mungkin ada, tapi selama ini publik tidak pernah tahu. Hal yang ditangkap selama ini seorang menteri di-reshuffle karena faktor koalisi, tidak sesuai dengan kepentingan politik," ungkapnya.

           Pangi berharap, jika memang ada reshuffle nantinya, Presiden harus benar-benar mengganti menteri sesuai kemampuan, jangan karena faktor politik semata. Sementara itu, Direktur Political Communication (PolcoMM) Institute, Heri Budianto, mengatakan, memang terlalu dini untuk mengaitkan sinyal reshuffle itu dengan nasib Basuki Tjahaja Purnama. Namun, semua bisa saja terjadi.

 

            "Menurut saya, saat ini berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dengan memasukkan Ahok dalam pengelolaan negara," kata Heri, Senin 24 April 2017. Sementara itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menilai, lebih baik Ahok diberi kesempatan untuk menuntaskan kerja dan janjinya selama menjabat hingga enam bulan ke depan. "Kalau Presiden mau reshuffle kabinet, ya silakan saja," kata Said.

           Spekulasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk kabinet dan menjadi menteri dalam negeri menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Terlebih setelah Ahok kalah dari Anies Baswedan berdasarkan hitung cepat hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tagar #ahokmendagri berseliweran di Twitter.

 

Banyak Sekali Yang Menagih Janji Anies-Sandi, Salah Satunya Penyandang Disabilitas Yang Menagih Janji Soal Pendidikan

         Penyandang disabilitas berharap Anies Baswedan yang menang di Pilgub DKI untuk mewujudkan janji kampanyenya. Salah satunya adalah Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat Plus. 

          Koordinator pemberdayaan anak disabilitas di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Dewi Tjakrawinata mengatakan, beberapa penyandang disabilitas belum bisa sekolah. Apalagi, beberapa penyandang disabilitas belum menerima KJP dan KJS. 

       "Sementara Pak Anies saya dengar KJP plus-plus untuk penyandang disabilitas, bahwa disabilitas untuk bersekolah saja susah, nah katanya KJP plus akan juga diberikan anak usia sekolah," kata Dewi di Kantor ICW, Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017). 

        Selain itu, dia berharap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mewujudkan janjinya mendirikan rumah center bagi penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas bisa mengembangkan bakat ketrampilan. 

          "Dan akan didirikan center untuk mengembangkan daya saing mereka (disabilitas) untuk bekerja, ya masih disekitar wacana itu. Bagaimana pelaksanaan belum tahu," kata dia. 

         Lanjut dia, dia berharap Anies memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS. Mereka bisa bekerja bagian surat menyurat di Balai Kota DKI. 

           "Iya menurut undang-undang, 1 persen untuk disabilitas kalau di jaman Ahok, saya berharap lebih. Kami berharap positif gubernur baru jadi akan didirikan balai untuk disabilitas sekarang kurang sekali psikososial dan intelektual tidak ada," tutup dia.  

 

Kekalahan di Pilgub DKI, Bali Butuh Pemimpin Luar Biasa Yang Memunculkan Petisi "Ahok For Bali 1''

          Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok boleh saja kalah dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun, usai kandas di Pilkada DKI, muncul petisi 'Ahok for Bali 1'. Petisi dimaksudkan untuk mendorong Ahok mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali pada 2018 mendatang. 

          Petisi itu dibuat oleh Wika Ganesha pada 19 April 2017. Hingga hari ini, Sabtu 22 April 2017 pukul 19.13 WITA sudah ada 3.038 yang menandatangani petisi tersebut. 

           Dalam deskripsinya, Wika menilai Pilkada DKI Jakarta mencerminkan ketidakadilan demokrasi. Menurutnya, demokrasi itu tak melulu harus sejalan dengan nilai-nilai universal dan rasionalitas. Bagi Wika, kemenangan dalam demokrasi yang berlangsung di DKI Jakarta berlangsung dengan cara yang tidak rasional, bahkan brutal. 

          Ia berharap kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta tak mengerdilkan perjuangan pria yang juga terdakwa penistaan agama tersebut. "Ia (Ahok) tetap adalah aset bangsa yang harus 'diselamatkan dan sekaligus dimanfaatkan' untuk sebesar-besarnya kemajuan demokrasi di Tanah Air," tulis Wika. 

           Di sisi lain, Wika menilai Bali sebagai etalase Indonesia di mata internasional, dengan segala potensi yang dimilikinya tengah terseok-seok dalam mengejawantahkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah minimnya komitmen, dedikasi dan keteladanan pemangku kepemimpinan di Pulau Seribu Pura itu. 

         Ia menilai di Bali terjadi ketimpangan yang amat nyata. Ditambah dengan rencana reklamasi Teluk Benoa maka hal itu akan menambah parah ketidakadilan dan ketimpangan di Pulau Dewata. 

           Dengan potensi yang besar, Wika menyebut mestinya pembangunan Bali harus lebih pesat dibanding daerah lainnya. Atas dasar itu pula, ia menganggap Bali memerlukan pemimpin yang 'luar biasa'. 

           Bagi dia, Ahok adalah sosok tepat untuk mengemban jabatan Gubernur Bali. Tentu saja petisi tersebut ditanggapi beragam. Tak sedikit dari mereka yang mendukung petisi tersebut. Ragam komentar dari Netizen menginginkan Ahok menjadi orang nomor satu di Pulau Bali. "I want Ahok be Bali 1," tulis Angga. 

          Wijaya. "Saya suka pejabat seperti bapak Ahok jujur bersih transparant dan bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya..," timpal Zacheus Santoso. "Saya Suka dengan kepemimpinan Pak Ahok selama ini. Saya orang Bali dukung 100 persen dan saya pastikan semua kluarga ikut mendukung. Maju terus pak," celoteh Komang Ardika. 

 

Menunggu Waktu Pelantikan, Apakah Ahok Bersedia Kerja Bareng Dengan Anies?

           Hasil hitung cepat lembaga survei dan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berdasarkan scan formulir C1 memang sudah menempatkan pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan - Sandiaga Uno sebagai pemenang di Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

         Kendati pun masih harus menunggu hasil penghitungan manual yang merupakan hasil resmi dari KPU, namun Anies-Sandi sudah harus memikirkan bagaimana merealisasikan janji-janji kampanyenya. 

        Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengaku akan melakukan sejumlah persiapan sembari menunggu waktu pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 pada Oktober 2017 mendatang. 

         Anies akan menterjemahkan program-program kampanyenya bersama Sandi dalam bentuk anggaran. Ia bersama Sandi akan merumuskan bersama program-program kerja dan anggaran agar bisa segera direalisasikan. 

          "Kemarin sudah bicara dengan Pak Basuki, saya ingin kerja cepat. Karena itu, begitu selesai hari pertama pun akan temui Pak Basuki, karena soal anggaran harus langsung, enggak bisa terlambat," kata Anies di Jakarta Selatan, Jumat 21 April 2017. 

           Mantan Mendikbud ini juga mengakui kalau Ahok sudah menyatakan siap membantu dalam beberapa bulan ke depan. Khususnya, dalam menargetkan anggaran dari program-program itu. "Ini kan tentang Jakarta, jadi kita akan siapkan program-programnya," ujarnya.

 

Pihak Keluarga: Nyawa Dibayar Dengan Nyawa, Penjelasan Boy Rafli Amar Atas Kasus Mobil Ditembaki Polisi Saat Razia

           Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Selatan tengah memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan mobil sedan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. "Sekarang anggotanya lagi diperiksa oleh Propam Polda Sumsel. Ada lima hingga tujuh anggota yang diperiksa," kata Boy di Jakarta, Rabu, 19 April 2017. 

          Boy menuturkan, saat ini baru mendapatkan informasi bahwa kendaraan sedan tersebut tidak berhenti saat di razia oleh anggota. Namun, ia belum dapat memastikan apakah tindakan penembakan tersebut sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). "Makanya diperiksa karena faktanya kita kan belum tahu," ujarnya. 

      Kemudian, perihal mengapa kendaraan sedan tersebut melarikan diri saat diberhentikan, mantan Kapolda Banten ini belum dapat menyimpulkannya. Tapi dari informasi yang ia dapati, kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang lengkap. 

          "Ini kita belum tahu informasi pasti. Kalau informasi katanya surat-surat tidak lengkap. Nomor polisi berbeda, bukan nomor asli. Ini baru info ya jadi tunggu dulu apa ini yang menjadi kekhawatiran ketika ada polisi berusaha lepas dari pemeriksaan," katanya. 

         Sebelumnya, mobil sedan Honda City dengan nomor polisi BG 1448 ON dihujani peluru oleh anggota polisi pada Selasa, 18 April 2017. Mobil tersebut ditembaki lantaran kabur saat polisi tengah melakukan razia kendaraan. 

        Kepala Biro Penerangan masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto, mengatakan, kronologi penembakan itu terjadi ketika mobil berpenumpang enam orang itu hendak berangkat kondangan ke Muara Belti. 

            Setiba di depan SMA Negeri Lubuk Linggau, ada beberapa anggota polisi lalu lintas Polres Lubuk Linggau, Polda Sumatera Selatan, yang sedang melakukan razia cipta kondisi. "Ketika diberhentikan, mobil tersebut tidak mau dan mencoba menabrak anggota yang sedang melakukan razia," kata Rikwanto di Jakarta, Rabu, 19 April 2017. 

             Melihat gelagat yang tidak baik itu, anggota polisi inisiatif untuk melakukan pengejaran. "Setibanya di Jalan SBM II Kelurahan Margamulya, ada anggota Polres Lubuk Linggau yang mengejar dan melakukan penembakan kurang lebih 10 kali tembakan," katanya. 

        Kemudian, kata Rikwanto, setelah mobil itu berhenti terdapat enam orang penumpang dan empat orang mengalami luka tembak dan satu orang meninggal dunia. 

Berikut daftar penumpang yang terkena peluru tembakan polisi:

1. Dewi Erlina (40) tertembak di bahu kiri atas.
2. Novianti (30) tertembak di pundak kanan.
3. Genta (2) tertembak di kepala bagian samping kiri.
4. Surini (54) tertembak sebanyak tiga kali di bagian dada hingga meninggal dunia.
5. Indra (33) tertembak di leher bagian depan dan kondisinya kritis.
6. Diki (30) tertembak di bagian perut kiri. 

 

Insiden Yang Sangat Mengecewakan, Ahok Tidak Boleh Berbicara Dengan Media Saat di Istana

         Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kantor Presiden di Istana dalam rapat kabinet persiapan Asian Games 2018, mendapat perhatian khusus dari awak media. 

           Maklum, karena Ahok adalah calon gubernur DKI Jakarta yang pencoblosan putaran kedua dilakukan Rabu 19 April besok. Hampir seluruh wartawan Kepresidenan menunggu Ahok keluar dari pintu samping Kantor Presiden. 

         Begitu Ahok keluar, praktis wawacara dilakukan. Berbagai pertanyaan dilayangkan, dari soal Asian Games di mana Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggara, hingga soal putaran kedua pilkada besok. 

        Sementara, dari pintu utama Kantor Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, keluar. Seperti biasa, mantan Rektor UGM itu berjalan keluar. Namun ia sempat terkejut, saat kerumunan wartawan di depan pintu samping Kantor Presiden itu. 

          Pratikno sempat bertanya siapa yang diwawancara para wartawan tersebut. Setelah tahu kalau yang diwawancara adalah Ahok, Pratikno berusaha untuk mendekat. "Kok wawacaranya di sini," kata Pratikno. Namun, Pratikno tidak bisa menembus kerumunan wartawan tersebut. 

          Sejumlah cara dilakukan, termasuk Pratikno melambaikan tangan ke arah Ahok yang masih diwawancara itu. Tapi sayang, tidak mendapat tanggapan karena mantan Bupati Belitung Timur itu terlihat serius menjawab pertanyaan. 

          Pratikno kemudian meminta stafnya untuk mendekat dan memberitahu ajudan Ahok. Namun setelah itu, Ahok terlihat berjalan meninggalkan lokasi wawancara yang tepat di depan pintu keluar bagian samping Kantor Presiden itu. 

         Setelah Ahok beranjak pergi, Pratikno pun terlihat ikut keluar dan kembali ke kantornya. Meski begitu, sambil berjalan Ahok tetap diwawancarai hingga ia masuk ke mobil dinasnya di halaman belakang Istana Negara. 

 

Novel Baswedan Butuh Donor Kornea, Tersangka Penyiram Air Keras ke Mata Novel Harus Bertanggung Jawab

          Tim dokter rumah sakit di Singapura terus memantau kondisi kesehatan mata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Khususnya pada bagian kornea mata yang terkena siraman air keras beberapa waktu lalu. Dalam sepekan ke depan, tim dokter akan mengevaluasi dan memutuskan perlu atau tidaknya melakukan tindakan medis terhadap mata Novel. 

         "Dalam seminggu ini tim dokter akan melihat dan diikuti perkembangan pertumbuhan selaput kornea bagian hitam, setiap hari diamati, operasi kornea bagian hitam belum diputuskan, dilihat seminggu ini dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2017. 

          Jika dokter memutuskan operasi, Novel membutuhkan donor kornea. Donor tersebut, kata Febri, dapat berasal dari pihak keluarga ataupun pihak lain. "Jika operasi dilakukan nanti kemungkinan pakai donor kornea dari keluarga, pihak lain, termasuk menggunakan artificial operation," ujarnya. 

         Meski demikian, Febri berharap tim dokter memutuskan tidak melakukan tindakan medis besar terhadap Novel. Sejauh ini, tim dokter menyampaikan kondisi Novel telah membaik dibandingkan saat dibawa ke rumah sakit di Singapura pada Rabu 12 April lalu. 

           Dikatakan Febri, tekanan mata kiri maupun kanan telah berangsur normal. Perusakan sel akibat air keras sudah berhenti, sementara di sisi lain sel jaringan bagian selaput mata pun telah tumbuh. 

            "Perkembangan jaringan selaput mata di bagian putih nya sudah terlihat, meskipun lamban. Karena pertumbuhan terjadi, dokter menyimpulkan selaput mata bagian putih tidak perlu operasi. Tetapi, bagian kornea belum ada pertumbuhan saat ini. Kami berharap sel jaringan bagian (kornea) ini mengalami pertumbuhan juga," ujarnya. 

 

Sumbangan Dana Swasta Yang Didominasikan Untuk Kampanye Ahok-Djarot

             Dana kampanye putaran kedua pasangan cagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan cawagub Djarot Saiful Hidayat, didominasi oleh pemberian dari badan hukum swasta. Jumlahnya mencapai Rp17,7 miliar dari Rp27,7 miliar dana yang berasal dari pihak swasta. 

          "Ini memang berbeda dengan sumber dana kampanye putaran pertama kami yang 75 persen-nya berasal dari patungan masyarakat," kata Staf Bendahara tim sukses Ahok-Djarot, Michael Sianipar di KPU DKI Jakarta, Minggu 16 April 2017.

          Namun Michael tidak menjelaskan rinci badan hukum swasta dimaksud apakah sebuah perusahaan atau yang lainnya. Dia hanya menyebut dari seluruh yang diberikan sponsor swasta, hanya Rp27,6 miliar yang bisa digunakan, sebab yang Rp103,8 juta di antaranya tidak memenuhi syarat. 

            Disinggung penyerapan dana kampanye pada putaran pertama, dikatakan Michael, terdapat sisa Rp4,8 miliar dari total Rp60,1 miliar. Menurut Micahel, pihaknya berencana membeli bus untuk dihibahkan ke DKI Jakarta dari sisa dana Rp4,8 miliar itu, tetapi akhirnya dipakai untuk kampanye putaran kedua, seperti keputusan KPU DKI. 

          "Memang akhirnya (tidak jadi buat bus) karena waktu satu bulan (kampanye putaran kedua) yang sempit itu kami tak bisa bikin patungan rakyat," tuturnya. Secara keseluruhan, total dana kampanye tim Ahok-Djarot selama dua putaran ini mencapai Rp85,3 miliar. 

 

Relawan Ahok Telah Polisikan Habib Rizieq Atas Dugaan Kasus Ceramah Yang Menyebarkan Fitnah

          Relawan Basuki-Djarot (Badja) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, ke kantor Badan Reserse Kriminal Polri, hari ini, Sabtu 15 April 2017. 

         "Jadi yang kami laporkan adalah berupa ceramah HR (Habib Rizieq) berkaitan dengan masalah pilkada," kata Suhadi, tim relawan Badja, di Kantor Bareskrim sementara, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Gambir, Jakarta Pusat. 

            Kata Suhadi, Habib Rizieq dilaporkan terkait pernyataannya saat berada di Surabaya, Jawa Timur, pada 11 Maret 2017. Video ceramah itu telah diunggah di jejaring media sosial. "Dikatakan, bahwa katanya pasangan nomor dua ini dalam kampanye pilkada didukung konglomerat sembilan naga. Kemudian (ada) uang triliunan rupiah dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor dua," katanya. 

           Namun Suhadi tak menjelaskan siapa saja konglomerat sembilan naga yang telah dimaksud Habib Rizieq. Karena ia menduga ada sebuah fitnah yang dilontarkan, makanya melaporkan ucapan itu ke kepolisian. "Oleh karena itu kami laporkan ini dan tentunya ini karena berupa sangkaan-sangkaan yang tidak masuk akal, dia harus membuktikan," katanya. 

         Dengan demikian, bukti yang dilaporkan kepada pihak kepolisian ialah berupa rekaman dari laman berbagi video Youtube dengan durasi satu jam lebih. 

 

Djarot: Tidak Disangka Perlakuan Warga Mengusir Saya Usai Salat Jumat di Tebet, Sindiran Sandiaga: Ya Mesti Terima

          Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat ditolak sekelompok warga saat menunaikan salat Jumat di Masji Al Atiq, Tebet, Jakarta Selatan. Menanggapi peristiwa tersebut, Cawagub Sandiaga Salahudin Uno yakin warga masyarakat akan menerima setiap Cagub-Cawagub yang berkunjung di suatu wilayah. 

           "Dari pengalaman saya kita kalau salat Jumat atau ke acara dalam pemilu ini, pasti sudah dikontrol, dan mengkondisikan, didaftarkan, oleh masyarakat sudah menerima," kata Sandiaga di Jalan Lebak Bulus Dalam I, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2017). 

            Karena sudah didaftarkan dan oleh masyarakat sudah menerima, maka Sandiaga percaya jika setiap warga masyarakat menerima Cagub-Cawagub yang hadir. "Kecuali itu bagian dari strategi kampanye mereka, untuk hal seperti itu terlihat ada penolakan," kata Sandiaga. 

           Sandiaga mengaku tidak pernah menerima penolakan dari warga selama 18 bulan turun langsung ke warga. Hal ini juga karena pihaknya menjadwalkan dan mengkomunikasikan dengan baik dengan warga yang dituju. 

           "Karena terjadwal dan terkomunikasikan dengan baik, Alhamdulilah selalu diterima dan mestinya juga begitu Pak Djarot selalu diterima selama terkomunikasi yang baik dan sosialisasi yang baik," pungkas Sandiaga. 

           Soal adanya penolakan dari takmir dan beberapa jemaah masjid, Djarot sendiri menyebut hal itu sebagai bukti masjid sudah dipakai untuk keperluan politik praktis. Djarot pun menyebut hal itu meniru pola di negara lain. 

          "Itulah bentuk yang saya sebutkan politisasi masjid. Untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Mungkin meniru pola di negara lain. Mungkin bisa diajak syiar negara-negara lain," kata Djarot seusai salat Jumat di Masjid Jami Al-Atiq, Tebet, Jakarta Selatan, tadi. 

 

Sindiran Sandiaga Untuk Timses Ahok: Susah Untuk Menjelaskan Program Rumah DP 0% Kepada Orang Yang Nyinyir

         Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku program perumahan dengan DP 0 persen sangat mudah dipahami. Sandiaga menyidir Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku tidak memahami program tersebut. 

              "Bicara program, kalau mau dibedah soal program DP 0 persen silakan. Pertanyaan Pak Basuki kemarin saya bisa jawab. Hari ini saya tunjukkan bahwa saya bisa membangun sebuah infrastruktur (Tol Cipali) yang memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Pertanyaan itu mudah dijawab tapi bagi orang yang ingin mendapatkan jawaban. Bagi orang yang nyinyir, susah. Setiap kali kami jelaskan ada tapi ini tapi ini," ujar Sandiaga di kawasan rest area Tol Cipali, Subang, Jawa Barat, Kamis (13/4/2017). 

             Sandiaga menegaskan program perumahan tersebut bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta. "Rumah dengan DP 0 persen dihadirkan untuk orang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta. Bukan untuk orang yang punya uang, untuk selama ini yang memimpikan punya rumah itu yang kita inginkan," katanya. 

           Sebelumnya diberitakan, Ahok sempat mengatakan Anies Baswedan hanya retorika soal hunian di Jakarta. Perkataan Ahok terlontar saat dia mempertanyakan soal program rumah dengan uang muka nol persen yang ingin dibangun oleh Anies. 

          Seusai debat, Ahok pun menjelaskan mengapa dia menganggap Anies hanya beretorika soal hunian. Ahok mengaku pusing dengan jawaban yang diberikan oleh Anies saat debat berlangsung. Dia mengatakan Anies tidak menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya secara gamblang.

       "Bukan, jawabannya itu, loh. Kan kita butuh jawaban, rakyat butuh program," kata Ahok di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4). 

 

Prabowo: Demi Masa Depan Ahok Cukup 1 Periode Saja, Sindiran Megawati: Emangnya Prabowo Yang Gagal Menjadi Presiden

            Ketua Umum DPP partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan pada Anies-Sandi dari Komunitas Kristiani Interdenominasi Gereja DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo meyakinkan alasan Anies-Sandi wajib dipilih. 

           Ketua Umum DPP partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan pada Anies-Sandi dari Komunitas Kristiani Interdenominasi Gereja DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo meyakinkan alasan Anies-Sandi wajib dipilih. 

              Prabowo mengatakan masyarakat harus waspada menjelang 7 hari Pilkada putaran kedua. Ia juga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai kecurangan pada pencoblosan nanti. 

           "Saudara-saudara sekalian yang kita waspadai adalah kecurangan, saya sering cerita tradisi seorang di mana-mana, di rakyat kita ini kan mengakar, kita kadang-kadang main sepak bola aja curang, iya kan," ujarnya. 

        Prabowo juga mengapresiasi deklarasi ini. Menurutnya deklarasi ini adalah bukti bahwa ada pula masyarakat Kristiani yang menyukai Anies-Sandi. 

             "Kalian hari ini membuktikan tidak benar bahwa semua masyarakat Kristiani tidak suka sama Anies dan Sandi, kesimpulannya adalah bahwa kita perlu pemimpin baru kita perlu pemimpin-pemimpin yang baik yang sopan, santun, pintar, tapi tidak sombong," tutupnya. 

 

 

Umat Islam di Surabaya Melakukan Demo Perlawanan Menolak Kedatangan Ketua FPI Habib Rizieq, Apa Penyebabnya?

          Demo menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Masjid Ampel kembali dilakukan sekelompok warga Surabaya. Ini adalah demo yang ketiga kalinya setelah demo di Polsek Semampir dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

        Kali ini, demo dilakukan di depan gang masuk ke masjid dan makam Sunan Ampel di Jalan Raya Nyamplungan. Bila dua demo kemarin berlangsung kondusif, demo kali ini mendapat tentangan dari sekelompok orang yang diduga adalah panitia pengajian. 

         Sekitar 20 orang melakukan demo di jalan raya di dekat gang masuk ke masjid dan makam Sunan Ampel. Sambil berorasi, mereka membentangkan poster yang berisi tulisan penolakan terhadap pengajian yang rencananya dihadiri Rizieq Shihab. 

           Poster itu bertuliskan antara lain, 'Suroboyo sudah damai jangan kau kotori hai Riziek, Arek Suroboyo menolak Riziek Shihab, Tolak Riziek Shihab, Kami menolak kehadiran Riziek Shihab di Masjid Ampel'. Demo itu dijaga puluhan polisi. "Makam Ampel adalah tempat yang sakral. Kami tak ingin Surabaya dan khususnya Ampel dikotori oleh paham radikal," ujar orator. 

           Di tengah-tengah demo, tiba-tiba dari dalam gang keluar sekelompok orang berbaju putih. Sambil meneriakkan takbir, mereka berteriak-teriak meminta agar demo dibubarkan. Untunglah mereka yang bermaksud hendak menemui pendemo dihalangi polisi.

           Mereka dicegat polisi dan tidak diperbolehkan keluar dari gang. Mereka tetap berteriak dan menantang para pendemo. Agar kondisi bisa kondusif, akhirnya polisi lah yang membubarkan demo. Demo itu pun bubar. Setelah demo bubar, sekelompok orang itu pun juga bubar. 

          "Memang kegiatan (pengajian) ini ada pro dan kontra. Kami sebagai aparat kewajiban kami mengamankan kegiatan tersebut karena banyak masyarakat yang menolak terkait kegiatan Habib Rizieq, bukan kegiatan agamanya," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ronny Suseno. 

          Ronny menambahkan, demo ini ada karena masyarakat kemungkinan sudah bisa menilai sepak terjang Rizieq. Berdasarkan laporan, Ronny mengaku bahwa kegiatan pengajian yang rencananya mengundang Rizieq Shihab tersebut belum ada izin atau pemberitahuan. "Minimal ada pemberitahuan yang diberitahukan ke kami. Kalau gak ada izinnya, bisa dibatalkan," tandas Ronny. 

             Sebelumnya, Polda Jatim saat dikonfirmasi menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin penyelenggaraan pengajian yang dihadiri Habib Rizieq Shihab. Karena, untuk kegiatan keagamaan tidak perlu mengajukan izin, tapi cukup pemberitahuan. Hat tersebut disampaikan, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (10/4/2017). 

             Pengajian itu sendiri direncanakan berlangsung pada Selasa (11/4/2017). Baliho kegiatan yang sempat dipasang namun sudah diturunkan itu memang memajang foto Rizieq bersama dengan KH Zeid Muhammad Yusuf. Tema pengajiannya: 'Merajut Ukhuwah Menegakkan Syariah Dalam Bingkai NKRI'. Pengajian itu digelar, Selasa 11 April 2017 pukul 19.00 WIB.  

 

Apa Benar Itu Sebuah Fitnah? Ahok Telah Meminta Kepada Seluruh Relawan dan Saksi Untuk Sigap Klarifikasi Fitnah

  

         Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan semangat bagi saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang akan mengawal jalannya pemungutan suara di putaran kedua Pilkada DKI.

         Ia meminta para saksi ini tidak hanya mengawal pelaksanaan pilkada namun juga bisa meluruskan isu negatif yang dialamatkan terhadap dirinya selama pelaksanaan pilkada. 

          "Bapak ibu harus bantu kami melawan fitnah-fitnah. Fitnah pertama, saya tidak mau lihat di Jakarta ada rumah jelek, bukan berarti diterjemahkan akan saya gusur. Rumah jelek itu mau kita bedah, bagusin," kata Ahok di Kawasan JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 9 April 2017.

             Ahok lantas mengatakan bahwa fitnah yang dilontarkan lawan politik hampir sama ketika Joko Widodo menjadi calon Gubernur hingga menjadi calon Presiden. Saat itu, kata Ahok, Jokowi difitnah sebagai calon dari kalangan nonmuslim dan disebarkan isu bahwa Jokowi adalah keturunan Tionghoa. "Kesimpulannya ini politik. Ini ada rezeki orang diambil. Sejak pak Jokowi masuk di DKI, banyak rezeki orang yang korup terpotong," ujar dia lagi. 

               Pelatihan saksi juga dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Politikus PDI Perjuangan Arif Wibowo ini. Mereka meminta agar saksi dari partai berlambang banteng moncong putih untuk tetap kompak. Simpatisan atau pun relawan disebut sebagai ujung tombak partai mengawal suara pasangan calon petahana tersebut. "Keterampilan dalam mengawal tiap satu suara yang kita peroleh untuk kemenangan di setiap TPS," kata Hasto.

             Dalam pelatihan saksi ini, PDI Perjuangan mengerahkan saksi sebanyak 9600 orang untuk mengawal jalannya hari pemungutan sura 19 April 2017 nanti. Jumlah itu masih akan ditambah dari saksi yang diturunkan dari partai pengusung lain seperti Partai Golkar yang terlebih dahulu melaksanakan pelatihan. Nantinya akan ada 35 ribu saksi pasangan petahana untuk mengawasi seluruh TPS yang berjumlah 13.034 tersebut.

 

Ada Tujuan Tersendiri Mengapa Ahok Harus Menolak Usulan ''Nurul Komar'' Menjadi Nama Masjid Raya DKI Jakarta

           Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menetapkan masjid raya Jakarta di Daan Mogot, Jakarta Barat akan diberi nama Masjid KH Hasyim Ashari. Namun, sebelum nama tersebut disematkan, Ahok mengaku mendapat masukkan untuk nama masjid. 

           Salah satu nama yang sempat diusulkan adalah Masjid Nurul Komar. Nurul Komar sendiri dalam bahasa Indonesia berarti cahaya bulan atau cahaya purnama. Nama tersebut buru-buru ditolak oleh Ahok, alasannya dia ingin menegakkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. 

            "Ada pejabat di DKI, dia usul nama masjid raya Daan Mogot dikasih nama nurul komar. Supaya orang tahu kalau itu Bapak yang bikin, jadi cahaya purnama. Saya bilang nggak boleh. Kita kan mau tegakkan ajaran rahmatan lil alamin. Lebih cocok (masjid raya) KH Hasyim Ashari," kata Ahok di Kantor GP Ansor, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017). 

         Selain itu, Ahok juga menolak menamakan masjid tersebut Masjid Raya Daan Mogot. Alasannya karena Daan Mogot diambil dari nama seorang Betawi beragama Kristen bernama Daniel Mogot. "Masa namanya Masjid Daan Mogot. Daan Mogot itu aslinya Daniel Mogot orang Betawi Kristen," ungkap Ahok. 

            "Tapi sudahlah nggak usah malu-malu sekarang, bilang saja kita mau tegakkan Islam rahmatan lil alamin. Pengurusnya, sudah cari saja deh yang betul-betul benar," tutupnya. 

            Nama nurul komar sendiri awalnya disebut oleh salah satu pengurus GP Ansor saat memperkenalkan Ahok di atas panggung. Saat memperkenalkan Ahok, pengurus tersebut menyebut nama Ahok sebagai Basuki Nurul Komar yang dalam bahasa Indonesia berarti Basuki Tjahaja Purnama. 

 

Politisi PKS Telah Curiga Atas Ditundanya Sidang Tuntutan Ahok Hingga Usai Pilkada DKI Jakarta 2017

            Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat permintaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda sidang tuntutan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Langkah kepolisian ini dianggap sebagai bentuk ‘perlindungan’ kepolisian kepada Ahok.

           Rencananya, sesuai dengan agenda yang telah diputuskan, sidang pembacaan tuntutan Ahok akan digelar pada 11 April 2017 mendatang. Namun kepolisian lewat surat yang ditandatangani Kapolda M Iriawan langsung meminta sidang diundur dengan alasan keamanan. 

          Rupanya manuver pihak kepolisian ini mendapat perhatian dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Komisi Hukum DPR RI, Nasir Djamil. Menurutnya, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya telah melampaui kewenangannya dengan menyurati pengadilan. 

           "Sangat disayangkan apa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Ini sudah  melampaui kewenangannya karena menyurati pengadilan untuk menunda pembacaan tuntutan terhadap Ahok. Seharusnya polisi mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk mengamankan jalannya persidangan," kata Nasir, Kamis 6 April 2017. 

         Nasir juga mengaku justru langkah yang ditempuh Polda Metro Jaya kali ini semakin memperkuat indikasi adanya pihak tertentu yang telah menekan Kapolda saat ini.

        "Apakah Kapolda mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang khawatir jika pembacaan tuntutan itu akan berimbas terhadap makin merosotnya elektabilitas Ahok?" kata Politisi PKS ini. 

 

Waspada..!!! Gunung Sinabung Semakin Tidak Aman Yang Kembali Luncurkan Awan Panas dan Debu Vulkanik

             Gunung api Sinabung Rabu pagi 5 April 2017 hingga siang tadi kembali luncurkan awan panas. Luncuran awan panas mengarah ke bagian selatan-tenggara ini terjadi hingga kurang lebih tiga kali dengan jarak luncuran mencapai 1.000-2.800 meter mengarah ke lereng gunung teraktif di pulau Sumatera ini. Gunung Sinabung terlihat menyemburkan debu vulkanik disertai luncuran awan panas keluar dari kawah Gunung. 

            Pihak pos pengamatan Gunung Api Sinabung (PVMBG) yang berada di Kecamatan Simpang Empat, saat ini masih terus mengamati adanya aktivitas kegempaan yang menandakan adanya potensi luncuran awan panas yang masih bisa terjadi dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. 

          Sementara itu, banyaknya suplai magma yang masih teramati membuat tumpukan kubah lava terus terjadi di kawasan puncak Sinabung. Pihak petugas pos pengamatan Gunung Api Sinabung mengukur, terakhir jumlah kubah lava saat ini sudah mencapai kurang lebih 1 juta kubik. 

           "Ini berpotensi menimbulkan luncuran awan panas yang besar. Pihak PVMBG saat ini terus mengimbau agar warga jangan memasuki zona merah Sinabung yang sudah direkomendasikan dalam beberapa tahun belakangan ini," kata Derry, petugas pos pengamatan Gunung Api Sinabung. 

           Dengan terjadinya Gunung Sinabung yang kembali meluncurkan awan panas dan abu vulkanik, seluruh masyarakat yang tinggal di sekitarnya menjadi sangat panik dan terus melakukan kewaspadaan akan terjadi meletusnya Gunung Sinabung. 

             Pihak Petugas Pos Pengamat Gunung Api Sinabung juga telah waspada dan selalu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang berada dan tinggal di sekitar kawasan Gunung Sinabung. Pihak Petugas Pos Pengamat Gunung Api Sinabung berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panik. ''tutupnya''.  

     

Melihat Ketidak Adilan, Ahok Menampilkan Vidio Habib Rizieq di Persidangan Ke-17 Kasus Dugaan Penistaan Agama

               Sidang penodaan agama ke-17 dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, tidak hanya menampilkan video KH Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur ketika berkampanye untuk Ahok di Pilkada Bangka Belitung pada 2007. Dalam sidang itu, kubu Ahok juga turut menampilkan video pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab. 

           Tim penasihat hukum terdakwa perkara penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama punya alasan, mengapa pihaknya menayangkan video Rizieq Shihab dalam sidang ke-17 perkara tersebut. 

           Menurut mereka, video Rizieq ditayangkan agar majelis hakim dan jaksa penuntut umum bisa melihat kebencian Rizieq pada klien mereka. Berdasarkan video itu, mereka menyebut kalau Rizieq menunjukkan kebencian besar kepada Ahok. 

             "Ada kata-kata 'biar kesamber geledek', atau 'ada yang bunuh.' Padahal kan dia ahli agama, harus bersikap imparsial, bersikap sebagai ahli agama yang tidak punya rasa kebencian. Tapi kalau dilihat dari omongan Rizieq kelihatan sekali kebenciannya terhadap Ahok," kata salah satu pengacara Ahok, Humphrey R Djemat di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2017. 

            Selain itu, tim penasihat hukum Ahok berkata kalau mereka juga ingin menunjukkan adanya ketidakadilan yang menimpa Ahok dengan video itu. Mereka menilai, ada suatu keanehan dalam video Rizieq saat membahas pernyataan Ahok soal Surat Al-Maidah ayat 51. 

            Menurut mereka, harusnya ada masalah dan proses hukum yang diambil atas pernyataan Rizieq pada video itu. "Kalau Rizieq pidato seperti itu kok tidak timbul apa-apa, lalu Ahok pidato seperti itu dan didukung oleh sikap dan pendapatnya Gus Dur kok menjadi tersangka, adil tidak?" ujar pengacara Ahok yang lainnya, I Wayan Sidarta. 

              Saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penodaan agama. Pernyataannya terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 membawanya ke meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 a KUHP atau Pasal 156 KUHP. 

 

Melihat Kembali Kejadian Korban Spanduk ''Fitnah'' Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Timses Ahok: Itu ''Fakta'' Bukan ''Fitnah''

                 Pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengaku kembali menjadi korban dari kampanye hitam. Spanduk dengan tulisan “Wujudkan Jakarta Bersyariah” dengan gambar cagub dan cawaguh nomor urut tiga itu banyak beredar. 

             Yang menjadi masalah, spanduk ini diklaim bukan dari tim kampanye Anies-Sandiaga. Namun Anies mengaku tetap menanggapi dengan santai hal itu. Ia akan tetap fokus tentang warga Jakarta untuk merasakan kemajuan dan kebahagiaan, terutama dalam pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan terjangkaunya harga kebutuhan pokok. 

              "Kita santai saja, enggak masukin hati, enggak ada yang marah-marah, santai, dan rileks (menanggapi kembali isu-isu dalam kampanye hitam kepada Anies-Sandi)," kata Anies di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jl Cicurug No. 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 3 April 2017. 

             Dengan adanya itu, pria berumur 47 tahun ini menegaskan hanya ingin menjalankan ajang Pilkada DKI 2017 dengan damai. Menurutnya tidak akan penting bila hanya mengurusi orang-orang yang hanya memiliki hobi dengan melakukan fitnah saja. "Enggak keren lah kalau fitnah sih, masa pilkada fitnah. Ini spanduk-spanduk ini contohnya," kata Anies. 

          Pernyataan tersebut di jawab oleh salah satu anggota timses Ahok yang mengatakan itu merupakan suatu ''Fakta'' yang nyata tetapi mereka tidak terima dan takut jika mereka tidak terpilih menjadi Cagub-Cawagub DKI Jakarta. ''Ujar anggota Ahok''.