Pimpinan Front Pembela IslaM (FPI) Rizieq Shihab dan Para Ulama Yang Tergabung Dalam (GNPF-MUI) Diundang Dengarkan Pidato Raja Salman bin Abdulaziz di DPR

Sumatraterkini.blogspot.com : Dalam kunjungannya ke Indonesia Raja Salman bin Abdulaziz akan memberi pidato di Gedung DPR RI. Para tamu penting diagendakan hadir dan turut mendengar pidato dari Raja Arab Saudi itu. Sejumlah tamu yang diundang di antaranya Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan para ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal (GNPF-MUI).

        "Ya semua diundang, Habib Rizieq, Ustad Zaitun Rasmin, Ustad Bachtiar dan beberapa ulama dari GNPF diundang ke DPR. Termasuk saya sendiri," ujar Pengacara Rizieq Shihab Kapitra Amper, Selasa (28/2/2017).

        Kapitra mengatakan pihaknya mendapatkan undangan resmi dari pimpinan DPR RI. Dia memastikan Rizieq Shihab dan para ulama GNPF-MUI yang diundang hadir dalam acara tersebut. "Ini undangan dari negara, Insya Allah kita hadir," ucap Kapitra. 

         Terkait apakah ada agenda lain yang akan diikuti oleh Rizieq Shihab bersama dengan rombongan kerajaan Arab Saudi, Kapitra enggan membeberkannya. Namun ia mengisyarat kan pihaknya akan menghadiri beberapa agenda Raja Salman selama berada di Indonesia.

         "Kalau agenda yang tanggal 1 hingga 3 Februari ini kan agenda protokoler, ini negara, kita enggak boleh ganggu. Tapi yang setelah itu agenda kerjaan. Ya masih komunikasi dengan protokol kerajaan," Kapitra menandaskan Pengamanan DPR Diperketat.

           Raja Salman akan mendatangi Gedung DPR pada Kamis, 2 Maret 2017. Pengamanan Gedung MPR/DPR/DPD pun akan diperketat demi menyambut Sang Raja. Komandan Pasukan Pengaman Dalam (Pamdal) DPR AKBP Herry Ardyanto menyampaikan pengamanan akan dibagi dalam tiga ring, ring 1 bertempat di Gedung Nusantara, lokasi di mana Raja Salman akan berpidato. Ring 2 berlokasi di halaman Kompleks Parlemen, sementara Ring 3 berada di luar Kompleks Parlemen. 

       "Untuk Pamdalnya saja 450-an. Polda Metro kurang lebih 500, Kodam hampir sama sekitar 500 (personel). Paspampres kurang lebih 150 orang," kata Herry di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

        Herry menuturkan, tamu undangan nantinya akan diarahkan melalui pintu belakang, sedangkan tamu VIP melewati pintu depan. Raja Salman itu akan melalui pintu depan Kompleks Parlemen. Pihak pengamanan akan melakukan sterilisasi pada 1 dan 2 Maret 2017. "Tanggal 1 (Maret) itu pra. Itu disterilkan. Nanti tanggal 2 (Maret) pagi udah steril. Alat-alat sudah kepasang, enggak boleh ada yang masuk," tutur Herry.

 

Rano-Embay Daftarkan Gugatan Sengketa Pilkada Banten ke MK Atas Kecurangan dan Pelanggaran Khususnya di Kota Tanggerang dan Kabupaten Serang

Sumatraterkini.blogspot.com : Pasangan calon nomor urut 2 di Pilgub Banten 2017, Rano Karno-Embay Mulya Syarif resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di Pilgub Banten, Rano-Embay kalah 89.890 dari Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

         "Keputusan untuk mendaftarkan gugatan ke MK didasari oleh fakta hukum tentang tidak ditanggapinya berbagai macam laporan kecurangan dan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif khususnya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang," kata Ketua Tim Kampanye Rano-Embay, Ahmad Basarah dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/2/2017).

         Pendaftaran gugatan dilakukan di Gedung MK sore tadi pukul 16.17 WIB. Sebelumnya, pleno KPU Banten menyatakan Wahidin-Andika mendapatkan total 2.411.213 suara di Pilkada 15 Februari 2017 lalu. Sedangkan Rano-Embay meraih 2.321.323 suara. Dari hasil tersebut persentase suara untuk Wahidin-Andika 50,95% dan Rano-Embay 49,05%. selisih perolehan suara kedua paslon sebesar 89.890 suara. 

           Basarah mengatakan dalam rapat pleno, KPU dan Bawaslu Banten tidak menggubris data dan fakta hukum yang diajukan saksi Rano-Embay soal dugaan kecurangan. Tim Rano-Embay menyoroti dugaan politik uang dan penggelembungan suara. 

               "Padahal data dan fakta tersebut adalah bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa di Kabupaten Serang memang benar-benar telah terjadi tindak pidana politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat berakibat hukum pada pembatalan pasangan calon. Begitu pula di Kota Tangerang, KPUD maupun Bawaslu Provinsi mengabaikan permintaan saksi Rano-Embay untuk membandingkan data yang dimiliki saksi dengan data di kotak suara karena terdapat bukti kuat dan lengkap telah terjadi penggelembungan suara yang mencapai ribuan suara," papar Wasekjen PDIP ini.

        Tim Rano-Embay juga menyoroti pemilih di luar Suket yang mencapai 16.000 pemilih. Hal-hal itu dinilai bisa berujung pada pemecatan penyelenggara Pemilu yang terbukti curang. Dalam rapat pleno, saksi Rano-Embay merasa diabaikan dan dianggap tidak berguna karena bukti-bukti yang diajukan ditolak. Oleh sebab itu, saksi Rano-Embay memilih walk out.

          "Berangkat dari situasi tersebut, akhirnya Rano Embay memutuskan untuk melanjutkannya ke MK, karena pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang tersebut telah merugikan hak konstitusional Rano Embay dan membuat cacatnya penyelenggaraan Pilgub di Banten," tegas Basarah.

      Dia meyakini MK akan kredibel dalam memberikan keadilan di Pilkada. Tim Rano-Embay sudah mengumpulkan bukti-bukti dan siap menjalani sidang. Mereka juga berharap MK memutuskan ada pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang.

   "Kami berharap MK dapat melihat sisi kebenaran dan keadilan yang diduga dilanggar oleh pasangan calon, penyelenggara pemilu maupun aparatur pemerintah daerah," tutup Basarah.  

 

 

 

 

Ini Kata BasukiTjahaja Purnama (Ahok) Ketika Habieb Rizieq Syihab Ingin Bersaksi di Sidangnya Besok Hari

Sumatraterkini.blogspot.com : Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab diagendakan akan bersaksi di sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apa kata Ahok?

          "Ini pulang mau baca BAP (berita acara pemeriksaan)," ujar Ahok singkat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017). Ahok mengatakan itu saat ditanyai wartawan soal kehadiran Habib Rizieq dalam sidangnya besok. 

         Ahok pun tak mau berbicara banyak soal sidangnya yang besok dihadiri Habib Rizieq. "Lihat saja besok," ujar Ahok. Karena Ahok ingin membela dirinya bahwa dia tidak bersalah dan Ahok akan mempersiapkan semuanya di sidang besok.

            Jaksa penuntut umum sidang kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanggil Habib Rizieq. Pemanggilan itu ditujukan untuk mendengarkan keterangan Rizieq sebagai ahli bidang agama Islam. 

         Dari surat panggilan ahli yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Sabtu (25/2/2017), tertulis Habib Muhammad Rizieq Syihab alias Moh Rizieq sebagai guru agama Islam diminta menghadap JPU Diky Oktavian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, auditorium gedung Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari 2017.

Dalam surat itu disebut Rizieq sebagai kandidat doktor di Universiti Sains Malaysia. Surat pemanggilan tersebut telah dikirim dan diterima oleh tim advokasi GNPF MUI pada Kamis (23/2) lalu.

 

 

Buni Yani Yang Merasa Kecewa Diperlakukan Tidak Adil Atas Kasus Hukumannya, Akhirnya Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI Joko Widodo

Sumatraterkini.blogspot.com : Buni Yani melalui kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Buni Yani mengadukan kasus hukumnya karena merasa diperlakukan tidak adil.

             "Karena kita lihat ada kesan-kesan perlakukan yang kurang fair dan perlakuan yang diskriminatif dan Pak Buni merasakan hal itu. Mudah-mudahan presiden sebagai pimpinan tertinggi, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mudah-mudahan juga saya yakin itu diketahui begitu. Mudah-mudahan peka terhadap persoalan rakyatnya," kata Aldwin Rahadian di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari 4-B, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017). 

       Dengan surat terbuka ini, Aldwin berharap presiden dapat mengetahui perkara kliennya. Aldwin berharap presiden merespons aduan Buni Yani.

        "Nah ini harus kita sampaikan kepada pak Presiden. Jadi akan sampaikan surat terbuka mudah-mudahan mendapat respons yang baik dan pak Presiden mengetahui duduk perkaranya," sambungnya.

        Berikut ini surat terbuka yang dilayangkan Buni Yani: 

    Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

   Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

         Teriring salam dan doa untuk Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, kebersihan hati dan pikiran agar bisa terus memimpin sebuah bangsa besar bernama Indonesia ini.

     Perkenankan saya, Aldwin Rahadian, Ketua Tim Advokat yang tergerak secara ikhlas mendampingi seorang pria bernama Buni Yani. Seorang pria sederhana, suami dan ayah dua orang anak yang kedua usianya masih belia.

       Seorang yang dituduh sudah menebarkan kebencian atau menghasut orang se-Indonesia untuk membenci Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan untuk tuduhan tak berdasar itu-karena tidak ada satupun pihak yang melaporkan Basuki Tjahaja Purnama ke Kepolisian dan saksi pelapor di Pengadilan yang menjadikan postingan Facebook Buni Yani sebagai alasan mereka memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama-Buni Yani kini sedang 'dilukis' nasibnya oleh Kepolisian. Berkas kasusnya beberapa kali ditolak Kejaksaan karena tidak lengkap dan hingga detik ini sudah tiga bulan lebih 'lukisan' itu belum juga jadi.

         Sebuah kondisi yang sudah tidak normal lagi, sebuah proses yang sudah tidak adil lagi bagi seorang warga negara yang oleh Kepolisian sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan begitu meyakinkannya, walau kami meyakini penetapan tersangka Buni Yani sangat dipaksakan.

     Keyakinan itu kini semakin menguat karena Kepolisian seperti kehilangan arah menindaklanjuti kasus ini. Sangat banyak kejanggalan yang membayangi kasus Buni Yani yang tidak mungkin kami uraikan satu per satu di surat singkat ini.

       Pak Jokowi, kami sepenuhnya memahami, walau Bapak Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan orang yang menjadi 'Wakil Tuhan' untuk ikatkan sumpah Pimpinan tertinggi Kepolisian di negeri ini, tetapi Bapak tidak bisa mengintervensi penanganan perkara hukum di negeri ini. Kami juga sadar, Buni Yani bukanlah siapa-siapa, dia hanya warga biasa. Kesalahan terbesar dia adalah berani mengkritik seorang pejabat publik yang omongannya berpotensi menyinggung keyakinan orang lain. 

      Pak Jokowi, Buni Yani bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika dia dihukum seumur hidup pun, pemerintahan yang Bapak pimpin akan terus berjalan, sendi-sendi kehidupan bangsa ini terus berputar, dan bisa jadi Bapak terpilih lagi sebagai Presiden hingga 2024. Namun, mungkin roda kehidupan seorang istri dan dua orang anak akan patah.

       Pak Jokowi, Buni Yani bukanlah siapa-siapa. Tidak sebanding dengan beban yang harus Bapak tanggung mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan sosial ke seluruh rakyat dan pelosok Indonesia. Tetapi ingatlah, keadilan akan menemui jalannya, dan sampai kapanpun kami akan telusuri jalan itu. Bagi kami penegakkan hukum tanpa keadilan bukanlah penegakkan hukum, tetapi pengingkaran hukum.

         Pak Jokowi, surat ini mungkin tak berarti apa-apa bagi Bapak. Tetapi biarlah, ini menjadi catatan sejarah bagi bangsa ini bahwa saat Bapak memimpin bangsa ini, pernah ada seorang pria, seorang suami, seorang ayah berjuang mendapatkan keadilan yang ternyata susah diraih bagi orang-orang biasa. Biarlah kasus Buni Yani menjadi catatan sejarah yang dibaca anak cucu kita kelak bahwa pada saat Bapak memimpin negeri ini, rakyat biasa tidak berhak mengingatkan penguasa karena bisa berujung mendekam di penjara.

Wassalam.

 

 

 

 

 

Tanggapan Pernyataan Djarot Saiful Hidayat Soal Munculnya Spanduk Tolak Solatkan Jenazah Pendukung dan Pembela Penista Agama

Sumatraterkini.blogspot.com : Salah satu masjid di Karet, Setiabudi memasang spanduk berisi tulisan 'Tidak Mensalatkan Jenazah Pembela Penistaan Agama'. Apa kata Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat soal spanduk itu?

         "Kami memberi apresiasi kepada pengurus masjid itu, untuk menangkal berita hoax ya. Yang mengatakan bahwa masjid tersebut tidak menerima tidak boleh menyolatkan, eh Sabtu muncul, itu tidak baik, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik," ucap Djarot di Bumi Pospera Tuna rungu, Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Minggu (26/2/2017). 

        Djarot mengungkapkan kebencian dan dendam kepada seseorang tidak baik. Namun menanggapi hal ini Djarot mengatakan tetap optimis dalam menghadapinya. 

          "Itu tujuannya ke Pak Basuki toh, bukan pendukungnya loh, saya ini pasangannya Pak Basuki loh, tetapi selalu orang tua saya, memberikan pengertian buka hati kita seperti samudera, yang bisa menerima apapun juga, caci maki hinaan, macam macam ucapan yang tidak mengenakan, hadapi dengan penuh optimis, bahwa itu semua tidak mempan membuat kita marah," ujar Djarot yang juga merupakan cawagub DKI dari Basuki T Purnama alias Ahok ini.

     Djarot juga mengungkapkan ada indikasi keterkaitan spanduk dengan Pilgub DKI. Namun ia menghimbau agar tidak terjadi hal seperti ini karena berakibat memecah belah persatuan.

       "Pasti dong, saya nggak tau, saya lihat itu pendukung pembela penistaan agama, saya nggak tau seperti apa, tapi itu tujuannya untuk menolak pak Basuki kan, hanya tidak ditulis saja," ujarnya.

          "Tolong lah jaga persatuan di antara kita, jangan hanya demi kekuasaan Pilkada timbul berbagai macam perpecahan, harus kita pentingkan di antara kita saling menghargai, hak pilihan di antara masyarakat, tanpa ada upaya menakut nakuti menggertak dan sebagainya, nanti tentukan di bilik suara, kita kan inginnya damai," sambungnya. 

 

 

 

Saat Menghadiri Makan Siang Presiden RI Ketiga, Ini Pesan Presiden RI Ketiga Baharudin Jusuf Habibie Kepada Sandiaga Uno

Sumatraterkini.blogspot.com : Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno siang ini menghadiri undangan makan siang Presiden RI ketiga Baharudin Jusuf Habibie. Ada beberapa pesan yang disampaikan kepada Sandiaga oleh Habibie.

        "Pesannya beliau kita stay positif, terus memikirkan hal-hal yang tidak membuat memecah belah, tapi semangat optimisme anak-anak muda, itu yang dipesankan," ujar Sandiaga kepada wartawan di kediaman Habibie di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Minggu (26/2/2017).

           Habibie juga sempat memberi selamat kepada Cagub-Cawagub Anies-Sandi yang lolos di putaran kedua Pilgub DKI. Meski demikian, tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut.

         "Beliau mengundang karena kita ada kerabat yang berulang tahun, dan sebetulnya nggak ada agenda apa-apa. Jadi sebetulnya tidak ada agenda politik. Tapi beliau mengucapkan selamat sebagai kerabat, saya sama Mas Anies masuk ke proses berikutnya yaitu putaran kedua," imbuhnya.

        "Cukup detil juga pesan-pesannya, jangan sampai menambah kegaduhan katanya, kamu orangnya suka yang sejuk-sejuk, pelihara momentumnya dan beliau berharap siapapun yang jadi dia akan jadi pemenangnya," sambungnya. 

     Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir keluarga besar dari Sandiaga. "Keluarga semua, ayah saya, ibu saya, kakak saya, terus Pak Habibie, istri saya, terus kerabat yang berulang tahun," sebut Sandiaga.

         Sandiaga menganggap siapapun yang memberi dukungan kepadanya di Pilgub DKI sebagai warga Jakarta yang menginginkan perubahan. Keinginan tersebut diberikan kepadanya sebagai amanah yang diharapkan. 

        "Pak Habibie ini kan juga dewan kehormatan Golkar, tapi saya melihatnya bukan begitu, saya melihatnya ini sebagai warga Jakarta yang betul-betul menginginkan perubahan. Ada amanah yang beliau titipkan. Siapa yang mereka dukung tentunya merupakan rahasia masing-masing," jelasnya.

         Habibie juga dipandang Sandiaga sebagai seorang Paman. "Jadi kebetulan yang sepupu itu ayah saya karena sama-sama dari Gorontalo. Walupun Pak Habibie lahir di Pare-Pare. Tapi ayahnya orang Gorontalo, terus ayah saya juga orang Gorontalo. Mereka sama-sama besar di Makassar terus di Bandung sekolah sama-sama di ITB," pungkasnya.  

 

 

 

Soal Spanduk Menolak Sholatkan Jenazah Pendukung dan Pembela Penista Agama, MUI Kutip Kisah Umar Bin Khattab

Sumatrarerkini.blogspot.com :  Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons beredarnya spanduk tolak salatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama di sejumlah masjid di Jakarta. MUI mengimbau agar umat Islam tidak melampaui batas. "MUI menghimbau kepada semua umat Islam agar bersikap proporsional, tidak melampaui batas," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi kepada dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2017).

          Zainut kemudian memaparkan soal hukum mengurus jenazah yang meliputi memandikan, mengafani, mensalatkan hingga menguburkan. Bagi umat Islam, hukumnya fardu kifayah. 

      "Artinya jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka semua orang yang mukim atau bertempat tinggal di daerah tersebut berdosa," tegas Zainut menjawab persoalan munculnya spanduk tolak salatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama di masjid itu.

          "Seharusnya hal itu tidak terjadi karena sudah menjadi kewajiban. Kita tidak boleh menghukumi seseorang itu munafik atau kafir, yang berhak hanya Allah SWT. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata: dulu ketika Rasulullah masih hidup untuk menilai apakah orang itu munafik atau tidak itu dijawab dengan turunnya wahyu Allah. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka untuk menghukumi seseorang itu beriman atau tidak hanya bisa dilihat dari yang tampak lahirnya bukan batinnya. Sebagaimana sabda Nabi: Nahnu nahkum bi al-dhawahir, wa Allah yatawalla al-sarair (Kita hanya menghukum apa yang tampak dan Allah SWT yang menghukum apa yang tersimpan di hati)," sambung Zainut memaparkan.''

          Dia pun menekankan lagi agar umat Islam bersikap proporsional dalam menyikapi sebuah persoalan. Jangan pernah melampaui batas. "Sabda Nabi ini menunjukkan betapa tidak bolehnya memvonis keyakinan dan kepercayaan orang lain sepanjang orang tersebut masih memperlihatkan ke-Islamannya," imbuh Zainut. 

           Sejumlah masjid dipasangi spanduk penolakan mensalatkan jenazah pembela penista agama. Di wilayah Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, setidaknya ditemukan 3 masjid yang dipasangi spanduk semacam itu, yaitu Masjid Al-Jihad di Jalan BB 9A, Masjid Mubasysyirin di Jalan Karet Belakang Selatan 1, dan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Karet Belakang IV.

           Pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga sudah menerima informasi soal terpasangnya spanduk penolakan menyalatkan jenazah pembela penista agama di sejumlah masjid di Jakarta ini. DMI meminta warga tak memasang spanduk seperti itu di masjid.

       "Satu, kita sarankan tidak sampai pada persoalan antara kewajiban umat Islam terhadap sesamanya. Bagi orang hidup, ada kewajiban mensalatkan orang yang meninggal, yang beragama Islam," kata Sekjen DMI Imam Addaruqutni kepada wartawan, Sabtu (25/2/2017).

         Imam meminta umat Islam mengedepankan persaudaraan. Saling pengertian dan tabayyun harus diutamakan. "Perdebatan sementara yang bersifat urusan duniawi jangan dibawa ke akidah, jangan menghilangkan silaturahim," ujar Imam. 

      "Sebaiknya spanduk-spanduk tidak usah dipasang karena itu menimbulkan ketidakutuhan di kalangan umat, sebaiknya umat mengedepankan silaturahim, sehingga lebih bersifat pembicaraan hati ke hati, juga saling tukar menukar pemahaman dalam keagamaan lebih mendalam," sambungnya menegaskan. 

 

Prajurit TNI Sangat Marah Saat Melihat Aksi Iwan Bopeng Yang Menantang dan Menghina Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sumatraterkini.blogspot.com : Nama Iwan Bopeng mendadak mencuat setelah aksinya menjadi viral di media sosial. Perkataannya yang menyinggung tentara membuat prajurit marah.

            Aksi Iwan yang menjadi viral itu terjadi di TPS 26, Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur, saat hari pencoblosan 15 Februari lalu. Ia melontarkan ungkapan emosinya kepada seseorang di TPS dengan kata-kata kasar dan menyinggung tentara. "Itu anak siapa itu. Tentara gue potong di sini, ya apalagi elu," teriak Iwan Bopeng dengan emosi dalam video, Minggu (19/2). 

        Ucapan keras Iwan ke tentara itu sontak menuai reaksi beragam dari netizen. Bahkan belakangan beredar video yang menampilkan sejumlah pria mengenakan baju TNI. Mereka mengaku sebagai prajurit. 

         "Saya sebagai prajurit merasa terhina, merasa tercabik-cabik dengan omonganmu, kau Iwan Bopeng," ujar salah seorang pria yang ada di video tersebut, seperti dilihat di YouTube, Jumat (24/2/2017).

     Pada video berjudul 'Gara gara Iwan Bopeng Tentara Kebal Turun Gunung' tersebut, satu per satu prajurit mengungkapkan kemarahannya. Mereka memperlihatkan aksi yang cukup berbahaya.

       Ada yang membawa pisau, parang, golok, bor, dan samurai, lalu mengiriskan senjata tajamnya ke bagian tubuh mereka. Namun ajaib, tidak terjadi apa-apa di tubuh mereka. Aksi pria-pria yang mengaku sebagai prajurit TNI itu layaknya debus. 

    Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah menilai reaksi kemarahan prajurit itu sebagai hal yang wajar. Perkataan Iwan Bopeng, menurutnya, memantik kemarahan prajurit.

         "Wajar, jadi orang marah karena perkataan yang tidak tepat pada saat yang tidak tepat," ungkap Fadhilah di Mabes TNI, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017). Fadhilah berharap permasalahan Iwang Bopeng tidak lagi dijadikan polemik sehingga tidak berlarut-larut. "Saya berharap bisa selesai dengan baik," ujarnya. 

         Meski begitu, Fadhilah juga meminta aksi Iwan yang telah melukai perasaan prajurit bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Agar tidak lagi terjadi perihal serupa. "Kita berharap diselesaikan dengan aturan yang berlaku, itu kan bicara tidak baik," tutur Fadhilah. Atas aksinya yang menjadi viral tersebut, Iwan pun sudah meminta maaf. Permohonan maaf itu ia unggah lewat YouTube.

      "Saya mohon maaf atas kejadian itu dan saya minta maaf dengan tulus dari hati saya kepada teman-teman tentara supaya ini tidak melebar ke mana-mana. Kiranya sudi dimaafkan apa permohonan saya ini kepada teman-teman tentara," demikian kutipan permohonan maaf Iwan.  

 

''Ahok Gate'' Membuat Panas Dunia Pepolitikan, Wakil Ketua Fraksi PDIP: Politik Bernuansa Kebencian Bisa Diminimalisir

Sumatraterkini.blogspot.com : Surat usulan inisiatif 'Ahok Gate' yang membuat panas dunia perpolitikan belakangan ini telah dibacakan di sidang penutup paripurna DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut usai reses tensi itu dapat didinginkan.

           "Intinya gini, kalau hari ini dibacakan, kemudian semua teman-teman masuk dalam masa reses, reses itu kan bersua dengan keheningan dan keteduhan sehingga politik emosi, politik yang bernuansa kebencian bisa diminimalisir," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017). 

        Hendrawan menambahkan politik penuh persaudaraan sangat diperlukan di Indonesia. Sebagai salah satu partai pengusung cagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, PDIP berharap masa reses ini akan meneduhkan suasana politik yang saat ini memanas. 

       "Jadi, politik kita harus penuh dengan persaudaraan dan politik yang bernuansa gotong-royong. Jadi teman-teman pun saya sudah kontak satu per satu. Mereka mengatakan iyalah sudah karena ini sudah tanda tangan. Setelah datang keteduhan dan keheningan, semuanya akan selesai," paparnya. 

          Hendrawan menambahkan, seharusnya hak angket terkait polemik pengangkatan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus terdakwa tak perlu langsung digulirkan. Dia mengatakan cukup diadakan rapat kerja (raker) dengan menteri terkait, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk meminta penjelasan. 

          "Hak angket ini adalah hak yang luar biasa, hak yang dimiliki dewan sebagai lembaga. Itu sebabnya yang begini-begini, cukup rapat kerja dengan menteri, minta klarifikasi pada pihak yang terkait," sebut Hendrawan. 

        "Angket kan sesuatu yang sangat dahsyat. Itu sebabnya hak angket itu yang disebut minta keterangan pada pemerintah, yang strategis, yang menyangkut rakyat banyak, yang diduga melanggar UU," imbuhnya.

     Dalam rapat paripurna siang tadi enam fraksi pendukung pemerintah telah menolak usulan 'Ahok Gate'. Usulan hak angket ini ditolak oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura. 

 

Saat Menghadiri Pengajian di Jakarta Timur, Anies Baswedan Melakukan Ikhtiar Kita Untuk Mengubah DKI Jakarta

Sumatraterkini.blogspot.com :  Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri pembukaan pengajian bulanan Majelis Taklim Kaum Ibu Bilalusalam di kediaman Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Belly Bilalusalam. Kepada ibu-ibu, Anies berbicara soal pentingnya pendidikan karakter yang dibangun dari rumah.

           Anies tiba di kediaman Belly di Jalan Dermaga Raya, Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (22/2/2017). Berkenalan dengan warga, Anies mengatakan usaha untuk mengubah Jakarta akan mudah dilakukan.

        "Ibu-ibu, kita kenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Tapi alhamdulillah kemarin di Duren Sawit yang menang nomor 3. Insya Allah ikhtiar kita mengubah Jakarta dimudahkan dan diridhoi dan didekatkan ke kemenangan," ujar Anies kepada warga.

       Anies kemudian berbicara tentang pembangunan pendidikan karakter bagi anak dari dalam rumah. Dia kemudian berjanji akan membangun lingkungan yang kondusif untuk membangun pendidikan karakter anak. 

        "Kalau yang namanya ibu-ibu pasti yang dipikir anak-anaknya, gimana anaknya bisa sekolah baik. Kita ingin anak-anak kita tumbuh jadi anak yang berakhlak mulia. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan, pendidikan juga diperhatikan," ujarnya kepada warga.

           Anies mengibaratkan seorang anak dengan bibit tanaman yang akan ditanam di tanah. Jika lahannya baik, tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. "Tanggung jawab kita meletakkan bibit (anak) itu ke lahan yang subur, di rumah, di sekolah, di lingkungan. Jadi kita sebagai orang tua, mari kita tumbuhkan akhlak anak-anak di rumah."

         "Kalau mau menumbuhkan akhlak, pendidikan karakter, gampangnya gini, kebiasaan. Jujur itu bukan pengetahuan, jujur, sopan itu bukan pengetahuan, tapi kebiasaan. Kalau kita mau membangun akhlak, tunjuk apa saja kebiasaan," sambungnya.

          Kebiasaan orang tua di dalam rumah dan di lingkungan sekitar akan dicontoh oleh anak-anak. "Kebiasaan memarahi akan menular, kebiasaan menghormati menular, kalau di rumah saja menular, apalagi di daerah. Karena itu, mari kita biasakan akhlak baik dari rumah. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang berakhlak, itu. Mulainya dari rumah," pungkasnya. 

 

 

PDIP Melakukan Rapat Koordinasi, Ini Strategi Partai Pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Untuk Menang di Putaran II Pilgub DKI Jakarta

Sumatraterkini.blogspot.com : PDIP melakukan rapat koordinasi guna menindaklanjuti hasil Pilkada serentak 2017. Terkait Pilkada di DKI, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan komunikasi politik dengan parpol lain.

         Seusai rapat tertutup itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah yang diambil PDIP juga melihat tahapan yang ada di KPU. Sementara ini, KPU masih melakukan penghitungan suara Pilkada DKI.

        "Kami berpolitik juga melakukan tahapan-tahapan yang ada, perhitungan rekapitulasi di KPU sedang dilakukan. Karena itulah, tahapan yang ada kami lakukan tanggal 4 Maret nanti," ucap hasto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

         Strategi untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran II Pilkada DKI pun juga sudah dipersiapkan oleh seluruh parpol pendukung. Masing-masing parpol mendapat porsi untuk melobi partai lain. 

           "Misalnya Golkar, pak Idrus Marham sudah membangun komunikasi intens dengan Partai Amanat Nasional dan PPP. PDI Perjuangan melakukan komunikasi dengan PKB. Partai Nasdem dan Hanura terus menerus melakukan upaya penguatan," imbuhnya.

       Hasto mengatakan, konsolidasi antara parpol itu terus dilakukan, termasuk dengan para relawan. Dari hasil evaluasi putaran I Pilkada DKI, Hasto menilai, meski belum maksimal namun upaya kerjasama sudah saling melengkapi. 

          "Contohnya Partai Nasdem yang memiliki keunggulan di dalam 'perang udara', mereka memiliki kompetensi untuk itu. PDIP dan Partai Golkar dalam pasukan darat, kemudian Hanura di dalam pergerakan kaum perempuan, sehingga semua berkontribusi," ucapnya.

     "Di tengah tekanan yang kuat pada Basuki-Djarot dengan kemenangan di putaran kedua, sekitar 43 persen itu menunjukkan sebuah kerja gotong royong dari seluruh relawan," lanjut Hasto.

      Dalam rakor itu, Hasto mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama juga dibahas. Selain itu, jajaran PDIP juga menyinggung permasalahan administratif terkait DPT di putaran I Pikada DKI.  

 

 

 

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Siapa pun Gubernur DKI Jakarta Jika Tidak Memiliki Normalisasi Pasti Gubernur Tersebut Tidak Mau Bekerja

Sumatraterkini.blogspot.com : Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi pernyataan pesaingnya di Pilgub DKI, Anies Baswedan, soal banjir. Ahok mengaku bingung bila disebut tidak manusiawi karena menggusur warga yang terkena banjir dan wilayahnya masuk program normalisasi sungai.

       "Tanya sama Pak Iskandar (Kepala BBWSCC, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian PUPR), dulu untuk kerja, waduk bertahun-tahun nggak diladenin. Bener nggak, Pak Iskandar?" kata Ahok setelah mengunjungi wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

       "Sekarang tanya sama Pak Iskandar, gubernur mana yang cepat untuk beliau kerja. Tapi begitu saya kerja cepat, dibilang apa? Dibilang nggak manusiawi gusur orang. Ya politiklah," lanjutnya.

      Dia pun mengandaikan bila Anies terpilih sebagai Gubernur DKI. Ahok mengatakan tidak mungkin Anies tidak melakukan normalisasi seperti yang dia lakukan saat ini di kawasan Bukit Duri, yang dilintasi oleh Sungai Ciliwung. Jika Anies mengatakan tidak akan melakukan normalisasi, Ahok berani mengatakan Anies berbohong.

      "Nanti kalau misalnya nih, kita nggak tahu ya siapa yang jadi gubernur, kita ngomong sini dulu. Kalau Pak Anies diizinkan Tuhan jadi Gubernur DKI, kalau dia nggak lakukan normalisasi seperti yang saya lakukan, bohong dia itu. Berani taruhan kita. Benar nggak?" ujar Ahok.
 

      Ahok mengklaim siapa pun Gubernur DKI yang terpilih nanti pasti akan menormalisasi sungai. Bila ada yang mengatakan tidak melakukan normalisasi, Ahok mengatakan gubernur tersebut tidak mau bekerja. "Siapa pun jadi gubernur, kalau dia nggak lakukan normalisasi, pasti dia nggak kerja," ujar Ahok.

      Ahok mengaku bingung bila ada yang menyebut Jakarta akan bebas banjir tanpa menormalisasi sungai. Sebab, berdasarkan yang dia ketahui, cara untuk mengurangi banjir adalah dengan normalisasi.

     "Kamu pilih banjir atau normalisasi. Jadi kalau dibilang satu pihak nggak mau normalisasi, satu pihak nggak mau banjir, saya nggak tahu ilmu dari mana itu. Ini saya bicara dengan PU pusat ini. Kalau ada teori yang lain, berarti PU pusat teorinya nggak benar," tutur Ahok.

Bagaimana Tanggapan Para Tentara Saat Netizen Iwan Bopeng Bereaksi Keras? Ternyata Pada Akhirnya Telah Meminta Maaf Kepada Para Tentara

Sumatraterkini.blogspot.com : Sebuah video seorang pria bernama Iwan Bopeng tengah berdebat dengan petugas di TPS 27 Matraman, Jaktim, beredar luas. Pernyataan Iwan Bopeng yang menyebut kata-kata tentara menuai reaksi keras netizen. Iwan Bopeng pun meminta maaf kepada tentara.

          Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Iwan Bopeng tengah berdebat dengan petugas di TPS 27, Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jaktim, 15 Februari kemarin. Iwan terlihat marah-marah kepada petugas TPS, kemudian Iwan mengucapkan "itu anak kecil tadi itu siapa itu hey. Tentara di sini gue potong apalagi elu." 

          Nah gara-gara kata-kata keras itu Iwan kemudian menuai banyak protes dan kecaman di media sosial. Tak sedikit yang mengupload video 'tantangan' di Youtube. Karena reaksi yang keras ini Iwan pun kemudian mengunggah video permintaan maafnya. Permintaan maaf Iwan ini juga viral di media sosial. 

     Berikut kutipan permintaan maaf Iwan Bopeng dikutip detikcom dari Youtube:

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua 

        Saya ingin mengklarifikasi kejadian pada TPS 27 di mana bahwa rekan saya tidak boleh, dihalang-halangi, untuk memilih pada saat Pilkada tersebut. Sehingga terjadilah satu benturan-benturan yang sifatnya perdebatan panjang sehingga memancing emosi dan saya spontan mengeluarkan satu kata-kata yang kurang sopan kepada teman-teman tentara. Saya mohon maaf atas kejadian itu dan saya minta maaf dengan tulus dari hati saya kepada teman-teman tentara supaya ini tidak melebar ke mana-mana. Demikian klarifikasi yang saya lakukan, sekali lagi saya mohon maaf dan kiranya sudi dimaafkan apa permohonan maaf saya ini kepada teman-teman tentara.

Terakhir saya ucapkan terimakasih. Assalamu'alaikum warahwatullahiwabarakatuh, selamat malam. 

             Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan menyelidiki video tersebut. "Ya diselidiki dulu kebenaran video tersebut. Kan harus tahu dulu video itu benar atau tidak," kata Argo, Minggu (19/2/2017). "Nanti kan kita selidiki dulu, apakah itu masuk dalam unsur pidana atau tidak, yang penting nanti anggota kita akan melakukan penyelidikan," lanjut Argo.

 

 

Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro Mengatakan Pernyataan Bahwa Tidak Ada Jaminan Koalisi Besar Untuk Bisa Menang Dalam Pilgub DKI Jakarta

Sumatraterkini.blogspot.com : Rekapitulasi perolehan suara menunjukkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno lolos ke putaran kedua Pilgub DKI. Koalisi partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni harus menentukan arah dukungannya.

             Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebut empat partai pendukung Agus-Sylvi, yaitu Demokrat, PAN, PPP, dan PKB, tidak terpengaruh oleh status terdakwa Basuki alias Ahok. Dia menyebut masing-masing partai itu sudah mempertimbangkan matang-matang tidak memberikan dukungan sejak awal untuk Ahok. 

         "Nggak, nggak. Itu salah besar. Kalau kita cerdas, kita melihat kenapa dari awal mereka nggak mendukung, padahal mereka juga didekati. PPP, PKB, PAN itu sudah dilakukan lobi oleh pihak Pak Ahok, tapi nggak mau kan?" jelas Siti seusai diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

          Hal itu, kata Siti, terjadi karena tiap partai memiliki kepentingan pada Pilkada dan Pilpres 2019. Siti menyebut keempat partai itu telah mendapat masukan dari suara akar rumput (grassroot) agar tidak memilih salah satu calon.

          "Karena apa, karena mereka punya kepentingan di 2019. Apalagi yang berbasis Islam. Mereka dapat masukan dari grassroot sampai kecamatan, 'please don't choose Ahok'. Jadi, menurut saya, jangan dikait-kaitkan karena Ahok terdakwa," urai dia. 

          Namun Siti memastikan masih ada dinamika yang terjadi terkait dengan arah dukungan partai tersebut ke salah satu calon. Dia melihat masih ada peluang 50:50 untuk memberikan dukungan buat cagub yang juga petahana itu. "Tidak menutup kemungkinan juga PKB tidak mendukung. Tapi yang sudah jelas adalah PPP, PAN, Demokrat kelihatannya juga nggak, masih 50:50," jelas dia.

           Siti menambahkan tidak ada hubungannya koalisi gemuk dengan perolehan suara. Dia kemudian mencontohkan saat Fauzi Bowo (Foke) maju dalam Pilgub DKI 2012. Koalisinya gemuk, tapi mesin partai pendukungnya tidak jalan.

          "Nggak ada urusannya koalisi besar dengan lalu dijamin menang. Pak Foke sudah membuktikan itu bahwa semakin besar partai, kalau mesinnya tidak jalan, sama saja. Kecuali seperti Gerindra, semua bekerja, yang penting itu komitmennya," paparnya. Dia kemudian memberi saran lebih efektif jika tiap calon mendekati komunitas-komunitas masyarakat. Dia beralasan saat ini eranya demokrasi partisipatoris.

        "Menurut saya, lebih efektif MoU dengan masyarakat luas saja, komunitas-komunitas. Kan masyarakat yang memilih, sekarang itu eranya komunitas-komunitas. Sekarang itu demokrasi partisipatoris," pungkas dia.