Pemerintahan Jokowi dikritik sangat berambisi menggenjot pembangunan infrastruktur nasional. Sebab, dengan semakin ditingkatkannya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sejumlah alokasi anggaran lainnya termasuk sektor pendidikan jadi terkena imbasnya. Demikian menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto.
"Dari tahun 2012 sampai 2016, anggaran infrastruktur naik cukup signifikan. Tapi kemudian anggaran pendidikan turun sedikit. Kemarin kita melihat ada pemangkasan anggaran di sektor pendidikan karena kebutuhan infrastruktur begitu banyak," kata Yenny dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 18 Desember 2016.
Yenny mempertanyakan sikap pemerintah yang kerap memberikan suntikan dana melalui penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara. Dirinya bahkan mencatat, di 2016 ini saja, total PMN kepada sejumlah BUMN nilainya sudah mencapai angka Rp158 triliun.
"Sedemikian besarnya PMN kepada BUMN-BUMN, sudah dua tahun ini tidak ada evaluasi mengenai sejauh mana laba yang sudah dikembalikan BUMN-BUMN itu ke APBD dalam bentuk dividen," ujarnya.
Selain itu, Yenny menyayangkan penurunan subsidi energi yang jatuh secara signifikan sejak tahun 2012 sampai 2016. Sebab, hal ini akan berdampak langsung kepada masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kenaikan harga barang dan bahan-bahan pokok.
"Maka kami ingin agar subsidi-subsidi ini bisa masuk ke APBN, sehingga bisa bermanfaat dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar